Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik lima penjabat (Pj) kepala daerah. Foto: Medcom.id/Kautsar
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik lima penjabat (Pj) kepala daerah. Foto: Medcom.id/Kautsar

Kemendagri Diingatkan Rangkap Jabatan Penjabat Kepala Daerah

Nasional pemilu Kemendagri Kepala Daerah Pemilu 2024 Penjabat kepala daerah Pelantikan Penjabat Kepala Daerah
Antara • 12 Mei 2022 11:04
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diingatkan perihal rangkap jabatan dalam penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah. Tidak ada aturan teknis terkait hal itu.
 
"Yang paling fatal, tidak ada larangan rangkap jabatan. Ada masalah efektivitas dan soal etika penyelenggara pemerintahan. Ingat, masa jabatan Pj kepala daerah cukup lama hingga 2,5 tahun," kata akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Tholabi Kharlie dikutip dari Antara, Kamis, 12 Mei 2022. 
 
Menurut dia, tidak adanya aturan teknis penunjukkan Pj kepala daerah memunculkan kerumitan hukum. Apalagi, terkait tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: 5 Penjabat Daerah Resmi Dilantik
 
Sebagaimana dalam pertimbangan Putusan MK No 67/2021 Mahkamah menyebutkan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus dimaknai dalam ruang lingkup pemaknaan secara demokratis sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945.
 
Tholabi menyebutkan aturan mengenai penunjukan Pj Kepala Daerah telah diatur dalam Pasal 174 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN serta Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur mengenai kriteria siapa yang dapat mengisi Penjabat Kepala Daerah termasuk kriteria Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
 
"Pelbagai aturan tersebut belum bicara soal mekanisme demokratis sebagaimana yang telah diingatkan oleh MK," sebut Tholabi.
 
Masalah lainnya, aturan yang tersedia tidak mengatur larangan rangkap jabatan bagi Pj kepala daerah. Menurut dia, ketiadaan larangan rangkap jabatan akan menimbulkan masalah serius dalam tata kelola pemerintahan.
 
Ketua Forum Dekan Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se Indonesia mencontohkan dalam kasus Provinsi Banten dengan Pj kepala daerah diisi Sekda Provinsi Banten. Menurut dia, jika tidak ada pengaturan soal larangan rangkap jabatan akan memunculkan kerancuan dalam efektivitas pemerintahan.
 
"Di sini urgensi pengaturan lebih teknis dan detil dengan mempertimbangkan sisi demokratis dan etis penyelenggaraan pemerintahan," kata Tholabi.
 
(ADN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif