Jakarta: Legislator mendorong transparansi pengelolaan dana sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sehingga, pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
"Intinya, jangan ada dusta di antara kita," kata anggota Komisi IV Anggia Erma Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 25 Mei 2022.
Hal tersebut dibeberkan Anggia saat diskusi bersama bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Legislator Fraksi PKB daerah pemilhan (Dapil) Jawa Timur VI itu menuturkan penggunaan dana sawit di badan tersebut dapat dioptimalkan.
"Kebetulan saya Ketua Panja Kelapa Sawit saat ini, dua kali kita undang BPDPKS dan banyak hal yang kita enggak dapat jawaban. Mentok," kata dia.
Menurut Anggia, keterbukaan pengelolaan mesti dilakukan supaya tugas BPDPKS berjalan optimal. Pihaknya telah memberikan catatan terkait hal ini.
Baca: Petani Sawit Sebut Manfaat Program Sarpras BPDPKS
"Sudah banyak catatan dan masukan sebenarnya untuk membuat kebijakan (di BPDPKS) lebih proper," kata dia.
Di sisi lain, Anggia ingin pembentukan Pansus BPDPKS jadi opsi pembenahan. Terutama untuk mendorong transparansi dana tersebut.
"Lalu kita tahu, runutannya seperti apa? anggarannya dari mana? alokasinya bagaimana?" kata dia.
Jakarta: Legislator mendorong transparansi pengelolaan dana
sawit di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sehingga, pengelolaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
"Intinya, jangan ada dusta di antara kita," kata anggota
Komisi IV Anggia Erma Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 25 Mei 2022.
Hal tersebut dibeberkan Anggia saat diskusi bersama bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Legislator Fraksi PKB daerah pemilhan (Dapil) Jawa Timur VI itu menuturkan penggunaan dana sawit di badan tersebut dapat dioptimalkan.
"Kebetulan saya Ketua Panja Kelapa
Sawit saat ini, dua kali kita undang BPDPKS dan banyak hal yang kita enggak dapat jawaban. Mentok," kata dia.
Menurut Anggia, keterbukaan pengelolaan mesti dilakukan supaya tugas BPDPKS berjalan optimal. Pihaknya telah memberikan catatan terkait hal ini.
Baca:
Petani Sawit Sebut Manfaat Program Sarpras BPDPKS
"Sudah banyak catatan dan masukan sebenarnya untuk membuat kebijakan (di BPDPKS) lebih
proper," kata dia.
Di sisi lain, Anggia ingin pembentukan Pansus BPDPKS jadi opsi pembenahan. Terutama untuk mendorong transparansi dana tersebut.
"Lalu kita tahu, runutannya seperti apa? anggarannya dari mana? alokasinya bagaimana?" kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)
