medcom.id, Jakarta: Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida setuju dana reses ditahan bagi anggota yang tak bekerja. Ia miris melihat anggota DPD yang ribut tak menentu di internal.
Ia menegaskan, mereka yang duduk di Senayan harus dewasa dan bijak. Seorang anggota harus bisa membedakan kepentingan rakyat dengan kepentingan pribadi.
"Mereka dipilih rakyat bukan buat berkelahi di Jakarta. Kelahi boleh, tapi untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sendiri," kata Laode dalam sebuah diskusi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Mei 2017.
Laode mengingatkan, DPD adalah lembaga politik. Jika seorang anggota tak suka dengan keputusan yang dibuat, sebaiknya keluar atau walk out.
"Mereka protes sampai hari ini. Mereka wajib dikeluarkan," ujar Laode.
Anggota DPD dari Sulawesi Tengah Delis Julkarson mengatakan, anggota DPD harus mengikuti mekanisme dan administrasi yang ada sebelum menuntut mencairkan dana reses. Mekanisme ini telah disusun dan disepakati dalam sidang paripurna pada 8 Mei lalu.
"Bukan berarti ini membuat kita mengakui pimpinan yang ada. Tidak. Ini sebagai syarat administriasi," tambah Delis.
Delis menjelaskan, mustahil anggota melakukan kegiatan di daerah tanpa mengakui sidang paripurna penutupan masa sidang. "Kalau masih melakukan kegiatan di Ibu Kota, bagaimana mungkin dana reses itu dibayarkan," ujar Delis.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/JKRR0OxK" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Mantan Wakil Ketua DPD Laode Ida setuju dana reses ditahan bagi anggota yang tak bekerja. Ia miris melihat anggota DPD yang ribut tak menentu di internal.
Ia menegaskan, mereka yang duduk di Senayan harus dewasa dan bijak. Seorang anggota harus bisa membedakan kepentingan rakyat dengan kepentingan pribadi.
"Mereka dipilih rakyat bukan buat berkelahi di Jakarta. Kelahi boleh, tapi untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sendiri," kata Laode dalam sebuah diskusi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Mei 2017.
Laode mengingatkan, DPD adalah lembaga politik. Jika seorang anggota tak suka dengan keputusan yang dibuat, sebaiknya keluar atau
walk out.
"Mereka protes sampai hari ini. Mereka wajib dikeluarkan," ujar Laode.
Anggota DPD dari Sulawesi Tengah Delis Julkarson mengatakan, anggota DPD harus mengikuti mekanisme dan administrasi yang ada sebelum menuntut mencairkan dana reses. Mekanisme ini telah disusun dan disepakati dalam sidang paripurna pada 8 Mei lalu.
"Bukan berarti ini membuat kita mengakui pimpinan yang ada. Tidak. Ini sebagai syarat administriasi," tambah Delis.
Delis menjelaskan, mustahil anggota melakukan kegiatan di daerah tanpa mengakui sidang paripurna penutupan masa sidang. "Kalau masih melakukan kegiatan di Ibu Kota, bagaimana mungkin dana reses itu dibayarkan," ujar Delis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(UWA)
