Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menolak posisi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024 yang ditawarkan Presiden Joko Widodo. Dia lebih memilih fokus mengurus partai.
"Saya sangat berterima kasih sekali atas penghargaan Presiden (Joko Widodo). Tapi saya akan terus bersama teman-teman seperjuangan," kata OSO di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019.
Menurut dia, keputusan itu diambil lantaran dirinya tidak boleh merangkap jabatan sebagai pucuk pimpinan partai. Komitmen itu, kata dia, sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Jangan dipikir kami minta-minta," ungkap dia.
Ia menjamin tetap mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan. OSO enggan membeberkan nama-nama anggota Wantimpres yang dilantik di Istana Negara siang ini.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan soal pemerintahan kepada presiden sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saran disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan seluruh anggota dewan.
Pada 2015, Jokowi mengangkat sembilan anggota Wantimpres dari beragam kalangan. Anggota Wantimpres meliputi Subagyo HS (TNI), Yusuf Kartanegara (TNI), Hasyim Muzadi (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), dan Sri Adiningsih (ekonom Universitas Gajah Mada).
Politikus senior partai politik (parpol) juga masuk dalam jajaran penasihat Presiden Jokowi. Mereka meliputi Sidarto Danusubroto (PDI Perjuangan), Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan), Rusdi Kirana (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Jan Darmadi (NasDem).
Jakarta: Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) menolak posisi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2024 yang ditawarkan Presiden Joko Widodo. Dia lebih memilih fokus mengurus partai.
"Saya sangat berterima kasih sekali atas penghargaan Presiden (Joko Widodo). Tapi saya akan terus bersama teman-teman seperjuangan," kata OSO di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Desember 2019.
Menurut dia, keputusan itu diambil lantaran dirinya tidak boleh merangkap jabatan sebagai pucuk pimpinan partai. Komitmen itu, kata dia, sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
"Jangan dipikir kami minta-minta," ungkap dia.
Ia menjamin tetap mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan. OSO enggan membeberkan nama-nama anggota Wantimpres yang dilantik di Istana Negara siang ini.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan soal pemerintahan kepada presiden sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Saran disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan seluruh anggota dewan.
Pada 2015, Jokowi mengangkat sembilan anggota
Wantimpres dari beragam kalangan. Anggota Wantimpres meliputi Subagyo HS (TNI), Yusuf Kartanegara (TNI), Hasyim Muzadi (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Abdul Malik Fadjar (Muhammadiyah), dan Sri Adiningsih (ekonom Universitas Gajah Mada).
Politikus senior partai politik (parpol) juga masuk dalam jajaran penasihat Presiden Jokowi. Mereka meliputi Sidarto Danusubroto (PDI Perjuangan), Suharso Monoarfa (Partai Persatuan Pembangunan), Rusdi Kirana (Partai Kebangkitan Bangsa), dan Jan Darmadi (NasDem).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
