medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate meminta anggota Dewan mendukung pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Apalagi, RAPBN 2016 disusun bukan untuk kepentingan golongan, melainkan demi terwujudnya visi misi pemerintahan.
"RAPBN 2016 harus sesuai visi misi negara, yaitu Nawa Cita. RAPBN 2016 bukan visi misi kelompok atau golongan, jadi semua pihak harus mendukung sepanjang prorakyat," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
Johnny menampik jika Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp39 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kepentingan golongan. Menurut dia, modal diberikan untuk memperluas pembiayan proyek BUMN di pasar uang dan mampu berkontribusi dalam membangun infrastruktur.
Apalagi, kata dia, pencairan PMN tetap harus melalui pembahasan dan pengesahan di komisi lebih dulu. Sehingga tidak disalahgunakan.
"Kalau BUMN tidak menguntungkan tentu tidak layak diberikan PMN. PMN hanya diberikan kepada BUMN yang mampu untuk mengambil bagian dalam membangun infrastruktur," imbuh Johnny.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G. Plate meminta anggota Dewan mendukung pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Apalagi, RAPBN 2016 disusun bukan untuk kepentingan golongan, melainkan demi terwujudnya visi misi pemerintahan.
"RAPBN 2016 harus sesuai visi misi negara, yaitu Nawa Cita. RAPBN 2016 bukan visi misi kelompok atau golongan, jadi semua pihak harus mendukung sepanjang prorakyat," kata Johnny di Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2015).
Johnny menampik jika Penyertaan Modal Negara (PMN) sebanyak Rp39 triliun kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kepentingan golongan. Menurut dia, modal diberikan untuk memperluas pembiayan proyek BUMN di pasar uang dan mampu berkontribusi dalam membangun infrastruktur.
Apalagi, kata dia, pencairan PMN tetap harus melalui pembahasan dan pengesahan di komisi lebih dulu. Sehingga tidak disalahgunakan.
"Kalau BUMN tidak menguntungkan tentu tidak layak diberikan PMN. PMN hanya diberikan kepada BUMN yang mampu untuk mengambil bagian dalam membangun infrastruktur," imbuh Johnny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
