Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kembali membahas penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Pemerintah memutuskan membentuk tim gabungan.
"Karena kita betul-betul serius, maka hari ini kita memutuskan bersama setelah kita melakukan rapat koordinasi, kita membentuk tim gabungan terpadu," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juli 2018.
Wiranto tak merinci kementerian dan lembaga yang tergabung dalam tim ini. Hanya saja, kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu akan dilibatkan, khususnya Komnas HAM.
"Bersama-sama untuk duduk membedah satu per satu secara jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada masyarakat, dan jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Wiranto.
Politikus Hanura itu mengungkapkan tim gabungan akan membahas berbagai kekurangan dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, seperti kekurangan bukti dan cara mendapatkan bukti. Wiranto tak ingin pembuktian hanya melalui testimoni dan wawancara.
(Baca juga: Jokowi Janji Teliti Berkas Kasus Pelanggaran HAM)
Ia menegaskan harus ada bukti kuat pelanggaran itu terjadi. Jika pelanggaran telah terjadi terlalu lama, tim gabungan akan membahas hal itu.
"Intinya kita menampilkan kejujuran kepada masyarakat sehingga jangan sampai ada tuduh menuduh saling lempar bola, kita ingin tuduhan HAM berat di masa lalu dapat diselesaikan," jelas Wiranto.
Wiranto juga akan mengajak organisasi kemasyarkatan (ormas) yang aktif bergerak di bidang HAM. Tim gabungan akan berdiskusi untuk mencari penyelesaian yang tepat.
"Kalau Anda punya alternatif silakan, tapi alternatif itu jangan sampai justru memunggungi kepentingan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Kita akan menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah," jelas Wiranto.
Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto kembali membahas penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu. Pemerintah memutuskan membentuk tim gabungan.
"Karena kita betul-betul serius, maka hari ini kita memutuskan bersama setelah kita melakukan rapat koordinasi, kita membentuk tim gabungan terpadu," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 30 Juli 2018.
Wiranto tak merinci kementerian dan lembaga yang tergabung dalam tim ini. Hanya saja, kementerian dan lembaga yang berkaitan dengan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu akan dilibatkan, khususnya Komnas HAM.
"Bersama-sama untuk duduk membedah satu per satu secara jujur, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada masyarakat, dan jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa," kata Wiranto.
Politikus Hanura itu mengungkapkan tim gabungan akan membahas berbagai kekurangan dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, seperti kekurangan bukti dan cara mendapatkan bukti. Wiranto tak ingin pembuktian hanya melalui testimoni dan wawancara.
(Baca juga:
Jokowi Janji Teliti Berkas Kasus Pelanggaran HAM)
Ia menegaskan harus ada bukti kuat pelanggaran itu terjadi. Jika pelanggaran telah terjadi terlalu lama, tim gabungan akan membahas hal itu.
"Intinya kita menampilkan kejujuran kepada masyarakat sehingga jangan sampai ada tuduh menuduh saling lempar bola, kita ingin tuduhan HAM berat di masa lalu dapat diselesaikan," jelas Wiranto.
Wiranto juga akan mengajak organisasi kemasyarkatan (ormas) yang aktif bergerak di bidang HAM. Tim gabungan akan berdiskusi untuk mencari penyelesaian yang tepat.
"Kalau Anda punya alternatif silakan, tapi alternatif itu jangan sampai justru memunggungi kepentingan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Kita akan menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah," jelas Wiranto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
