Jakarta: Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menyoroti wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan melalui DPRD. Menurut dia, proses tersebut bakal merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.
"Jadi mengganggu gugat, merampas hak rakyat," kata Ahmad Ali saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 12 Oktober 2022.
Ia menekankan bahwa pilkada melalui level legislatif daerah tak sesuai dengan nilai demokrasi dan amanat Reformasi 1998. Bahwa, pemilihan langsung merupakan hak rakyat sebagai pemilih.
"Pemilihan oleh rakyat itu amanat reformasi, pembatasan periode itu (juga) amanat reformasi," tegas Ahmad Ali.
Sebelumnya, para pimpinan MPR bertemu Wantimpres membahas mengenai wacana pilkada dikembalikan ke DPRD pada Senin, 10 Oktober 2022. Sehingga, pilkada tak bisa dipilih langsung oleh rakyat.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai mengembalikan pilkada ke DPRD sah dilakukan. Proses itu disebut masih demokratis.
Jakarta: Wakil Ketua Umum (Waketum)
Partai NasDem Ahmad Ali menyoroti wacana pemilihan
kepala daerah (pilkada) dikembalikan melalui DPRD. Menurut dia, proses tersebut bakal merampas hak rakyat untuk memilih pemimpinnya.
"Jadi mengganggu gugat, merampas hak rakyat," kata Ahmad Ali saat dihubungi
Medcom.id, Rabu, 12 Oktober 2022.
Ia menekankan bahwa
pilkada melalui level legislatif daerah tak sesuai dengan nilai demokrasi dan amanat Reformasi 1998. Bahwa, pemilihan langsung merupakan hak rakyat sebagai pemilih.
"Pemilihan oleh rakyat itu amanat reformasi, pembatasan periode itu (juga) amanat reformasi," tegas Ahmad Ali.
Sebelumnya, para pimpinan MPR bertemu Wantimpres membahas mengenai wacana pilkada dikembalikan ke
DPRD pada Senin, 10 Oktober 2022. Sehingga, pilkada tak bisa dipilih langsung oleh rakyat.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai mengembalikan pilkada ke DPRD sah dilakukan. Proses itu disebut masih demokratis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(END)
