Jakarta: Ketua Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari menyebut kekuatan sistem jaringan hingga konten yang mengedukasi masyarakat menjadi kunci kesuksesan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Apalagi, seluruh tahapan pemilu difasilitasi dengan alat bantu sistem informasi.
Hasyim mencontohkan tahapan verifikasi parpol yang masih berlangsung dengan menggunakan Sipol. Dalam pemuktahiran daftar pemilih, KPU juga menggunakan sistem informasi penyusunan daftar pemilih (Sidalih). Walaupun semua statusnya alat bantu, kata Hasyim, namun, hal itu tidak cukup jika tak memiliki kekuatan sistem jaringan dan konten yang baik.
“Alat bantu (Sipol dll) bukan penentu utama, namun validitas data, kekuatan sistem jaringan, demikian juga konten menjadi sesuatu yang penting,” kata Hasyim saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung KPU, di Jakarta, Selasa, 22 September 2022.
Oleh karena itu, dia menilai dukungan pemerintah melalui Kominfo, menjadi sesuatu yang strategis. Sementara itu, Hasyim mengatakan KPU juga bekerja sama dengan LKPP untuk menyiapkan logistik pemilu.
Ada dua kebutuhan yang sulit tergantikan. Yakni, kebutuhan surat suara dan formulir penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
“Oleh karena itu, di antara sekian banyak anggaran yang disiapkan oleh KPU, di antaranya untuk pemenuhan sarana pra-sarana atau alat kelengkapan logistik pemilu,” ujar dia.
Jakarta: Ketua Pemilihan Umum (
KPU) Hasyim Asyari menyebut kekuatan sistem jaringan hingga konten yang mengedukasi masyarakat menjadi kunci kesuksesan Pemilihan Umum (
Pemilu) 2024. Apalagi, seluruh tahapan pemilu difasilitasi dengan alat bantu sistem informasi.
Hasyim mencontohkan tahapan verifikasi parpol yang masih berlangsung dengan menggunakan
Sipol. Dalam pemuktahiran daftar pemilih, KPU juga menggunakan sistem informasi penyusunan daftar pemilih (Sidalih). Walaupun semua statusnya alat bantu, kata Hasyim, namun, hal itu tidak cukup jika tak memiliki kekuatan sistem jaringan dan konten yang baik.
“Alat bantu (Sipol dll) bukan penentu utama, namun validitas data, kekuatan sistem jaringan, demikian juga konten menjadi sesuatu yang penting,” kata Hasyim saat penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Hukum dan HAM, serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Gedung KPU, di Jakarta, Selasa, 22 September 2022.
Oleh karena itu, dia menilai dukungan pemerintah melalui Kominfo, menjadi sesuatu yang strategis. Sementara itu, Hasyim mengatakan KPU juga bekerja sama dengan LKPP untuk menyiapkan logistik pemilu.
Ada dua kebutuhan yang sulit tergantikan. Yakni, kebutuhan surat suara dan formulir penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).
“Oleh karena itu, di antara sekian banyak anggaran yang disiapkan oleh KPU, di antaranya untuk pemenuhan sarana pra-sarana atau alat kelengkapan logistik pemilu,” ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
