medcom.id, Jakarta: Partai Hanura kecewa dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menilai Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) layaknya banci. Hanura mendesak Agus melayangkan permintaan maaf secara resmi.
"Pokoknya kami memprotes keras. Memang baiknya ketua KPK meminta maaf kepada Hanura," kata Wasekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Jumat 5 Mei 2017.
Dadang menyesalkan Agus Rahardjo yang notabene penegak hukum ikut campur dalam dunia politik. Dadang mempertanyakan relevansi pernyataan Agus dengan jabatan ketua KPK yang tengah ia sandang.
"Kewenangan pimpinan KPK itu diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Apa yang ketua KPK sampaikan itu melampaui kewenangannya. Apalagi menggunakan kata-kata tidak baik, menyebut "seperti banci", tidak pantas lah," ujar dia.
Dadang menegaskan, tak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar dalam kasus rangkap jabatan OSO. OSO saat ini menjabat tiga jabatan sekaligus, yaitu Ketua Umum Partai Hanura, Wakil Ketua MPR dan Ketua DPD.
"Jadi apa urusannya pakai menyebut seperti banci segala," sesal dia.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menilai rangkap jabatan OSO itu salah kaprah. Pasalnya DPD itu dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah.
Agus merasa bingung jika seseorang yang duduk sebagai anggota DPD atau pimpinan DPD, dalam kesempatan yang sama juga tercatat sebagai anggota partai dan bahkan pimpinan pucuk partai. Agus berharap ada pembatas yang jelas terkait daerah dan partai.
"Kasusnya pak OSO, jadi seperti banci kan ini. Ini daerah kok ada unsur partainya," kata Agus dalam sebuah diskusi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 4 Mei.
medcom.id, Jakarta: Partai Hanura kecewa dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menilai Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) layaknya banci. Hanura mendesak Agus melayangkan permintaan maaf secara resmi.
"Pokoknya kami memprotes keras. Memang baiknya ketua KPK meminta maaf kepada Hanura," kata Wasekjen Partai Hanura Dadang Rusdiana saat dihubungi, Jumat 5 Mei 2017.
Dadang menyesalkan Agus Rahardjo yang notabene penegak hukum ikut campur dalam dunia politik. Dadang mempertanyakan relevansi pernyataan Agus dengan jabatan ketua KPK yang tengah ia sandang.
"Kewenangan pimpinan KPK itu diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002. Apa yang ketua KPK sampaikan itu melampaui kewenangannya. Apalagi menggunakan kata-kata tidak baik, menyebut "seperti banci", tidak pantas lah," ujar dia.
Dadang menegaskan, tak ada aturan perundang-undangan yang dilanggar dalam kasus rangkap jabatan OSO. OSO saat ini menjabat tiga jabatan sekaligus, yaitu Ketua Umum Partai Hanura, Wakil Ketua MPR dan Ketua DPD.
"Jadi apa urusannya pakai menyebut seperti banci segala," sesal dia.
Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menilai rangkap jabatan OSO itu salah kaprah. Pasalnya DPD itu dibentuk untuk mewakili kepentingan daerah.
Agus merasa bingung jika seseorang yang duduk sebagai anggota DPD atau pimpinan DPD, dalam kesempatan yang sama juga tercatat sebagai anggota partai dan bahkan pimpinan pucuk partai. Agus berharap ada pembatas yang jelas terkait daerah dan partai.
"Kasusnya pak OSO, jadi seperti banci kan ini. Ini daerah kok ada unsur partainya," kata Agus dalam sebuah diskusi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis 4 Mei.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MBM)
