Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, diminta meningkat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Serapan anggaran di Kemendes PDTT masih 76,13 persen untuk realisasi keuangan dan 80,3 persen realisasi fisik.
Anggaran yang diterima Kemendes PDTT di 2019 sebesar Rp5,278 triliun. Komisi V DPR menantang Kemendes PDTT mencapai realisasi APBN hingga di atas 90 persen.
"Komisi V DPR juga meminta penjelasan tertulis dari terhadap tambahan anggaran tersebut dan akan diagendakan pada rapat berikutnya," kata Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae di ruang rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
Komisi V juga meminta Kemendes PDTT menajamkan program kerja tahunan di masing-masing sektor. Utamanya, pada program prioritas.
"Selanjutnya terhadap capaian realisasi kinerja yang belum memenuhi target Komisi V DPR meminta Kemendes PDTT menjadikan bahan evaluasi dan memasukkan pada program kerja 2020-2024," tutur dia.
Di sisi lain, Kemendes PDTT diminta mengevaluasi tenaga pendamping desa dan mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia tenaga pendamping desa. Mereka harus mumpuni di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan.
"Komisi V DPR bersama-sama dengan Kemendes PDTT untuk mendorong rancangan undang-undang percepatan pembangunan desa tertinggal dalam prolegnas 2019-2024," pungkas dia.
Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, diminta meningkat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Serapan anggaran di Kemendes PDTT masih 76,13 persen untuk realisasi keuangan dan 80,3 persen realisasi fisik.
Anggaran yang diterima Kemendes PDTT di 2019 sebesar Rp5,278 triliun. Komisi V DPR menantang Kemendes PDTT mencapai realisasi APBN hingga di atas 90 persen.
"Komisi V DPR juga meminta penjelasan tertulis dari terhadap tambahan anggaran tersebut dan akan diagendakan pada rapat berikutnya," kata Wakil Ketua Komisi V Ridwan Bae di ruang rapat Komisi V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
Komisi V juga meminta Kemendes PDTT menajamkan program kerja tahunan di masing-masing sektor. Utamanya, pada program prioritas.
"Selanjutnya terhadap capaian realisasi kinerja yang belum memenuhi target Komisi V DPR meminta Kemendes PDTT menjadikan bahan evaluasi dan memasukkan pada program kerja 2020-2024," tutur dia.
Di sisi lain, Kemendes PDTT diminta mengevaluasi tenaga pendamping desa dan mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia tenaga pendamping desa. Mereka harus mumpuni di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan.
"Komisi V DPR bersama-sama dengan Kemendes PDTT untuk mendorong rancangan undang-undang percepatan pembangunan desa tertinggal dalam prolegnas 2019-2024," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
