Jakarta: Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menilai tidak menjadi masalah jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Sebab, pembahasan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"KPK ingin ikut, ya, enggak (ikut), boleh. Itu urusan Presiden," kata Masinton ditemui di lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Dalam beberapa tahun periode pemerintahan, lembaga antirasuah itu selalu ikut dalam perundingan pembahasan menteri. Keikutsertaan KPK untuk memberikan gambaran terkait rekam jejak calon yang akan dipilih ke dalam beberapa kelompok, salah satunya merah (bermasalah).
Masinton mengatakan rekomendasi itu bisa menjadi mainan untuk menggagalkan sosok yang diproyeksikan bakal diangkat menjadi menteri.
"Seperti yang kemarin, dia kasih warna merah, hijau. Lalu mana yang merah-merah itu, enggak jadi diangkat. Mana proses hukumnya? Nah, itu rawan untuk politik," ucap politikus PDIP ini.
Lebih lanjut Masinton mengingatkan seluruh pihak agar tidak berpolemik perihal ketidaksertaan KPK tersebut. Sebab, tidak ada masalah jika KPK tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet karena merupakan hak prerogatif Presiden.
"Enggak masalah (tidak dilibatkan). Enggak (ikut) boleh. Mau ikut, ikut saja. Presiden bukan, ya kan?" ujar Masinton.
Jakarta: Anggota DPR RI Masinton Pasaribu menilai tidak menjadi masalah jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dilibatkan dalam penyusunan kabinet. Sebab, pembahasan penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden.
"KPK ingin ikut, ya, enggak (ikut), boleh. Itu urusan Presiden," kata Masinton ditemui di lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.
Dalam beberapa tahun periode pemerintahan, lembaga antirasuah itu selalu ikut dalam perundingan pembahasan menteri. Keikutsertaan KPK untuk memberikan gambaran terkait rekam jejak calon yang akan dipilih ke dalam beberapa kelompok, salah satunya merah (bermasalah).
Masinton mengatakan rekomendasi itu bisa menjadi mainan untuk menggagalkan sosok yang diproyeksikan bakal diangkat menjadi menteri.
"Seperti yang kemarin, dia kasih warna merah, hijau. Lalu mana yang merah-merah itu, enggak jadi diangkat. Mana proses hukumnya? Nah, itu rawan untuk politik," ucap politikus PDIP ini.
Lebih lanjut Masinton mengingatkan seluruh pihak agar tidak berpolemik perihal ketidaksertaan KPK tersebut. Sebab, tidak ada masalah jika KPK tidak dilibatkan dalam penyusunan kabinet karena merupakan hak prerogatif Presiden.
"Enggak masalah (tidak dilibatkan). Enggak (ikut) boleh. Mau ikut, ikut saja. Presiden bukan, ya kan?" ujar Masinton.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ROS)
