medcom.id, Jakarta: Ketua DPR Setya Novanto akan mengevaluasi kembali kebijakan membatasi kunjungan kerja untuk anggota DPR. Perihal kunjungan kerja merupakan hak anggota DPR dan telah diatur dalam tata tertib.
"Masalah reses, keberangkatan sudah ada di dalam tata tertib, untuk itu kita akan laksanakan," kata Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).
Setya mengatakan, pimpinan DPR telah mengadakan rapat pimpinan untuk membahas hal ini. Perjalanan luar negeri, kata dia, akan dilaksanakan karena merupakan bagian dari tugas DPR.
Tugas itu dikerjakan untuk memperoleh sudut pandang dan perbandingan dalam melakukan perbaikan di internal. Setya menilai, anggota DPR perlu melihat aturan yang dibuat parlemen luar negeri agar bisa menyusung Undang-undang dengan baik dan benar.
"UU di luar yang harus kita pelajari sebaik-baiknya," kata dia.
Sedangkan pengurangan masa reses, Setya mengaku hal ini akan dibahas dengan pimpinan dan fraksi di DPR. Ia mengatakan, akan menggelar kegiatan bersama fraksi di DPR selama sebulan sekali.
"Akan kita lakukan evaluasi bersama," kata dia.
Sebelumnya, Kebijakan membatasi kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri membuahkan hasil. DPR bisa memangkas anggaran sedikitnya Rp134 miliar.
"Dari kebijakan ini, Dewan berhasil menghemat anggaran negara Rp134 miliar," kata Ade Komarudin dalam laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2015-2016, pada rapat paripurna dalam rangka Ulang Tahun ke 71 DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus.
Menurut Ade, kebijakan pembatasan kunjungan itu menjadi bentuk empati anggota Dewan terhadap kondisi perekonomian negara. Dia juga memastikan kebijakan tersebut telah disetujui dalam rapat konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi di DPR.
Politikus Golkar ini juga ingin menjadikan kompleks Parlemen sebagai salah satu tujuan wisata edukasi masyarakat. Ia ingin masyarakat ikut memiliki dan menikmati kompleks Lembaga Legislatif.
medcom.id, Jakarta: Ketua DPR Setya Novanto akan mengevaluasi kembali kebijakan membatasi kunjungan kerja untuk anggota DPR. Perihal kunjungan kerja merupakan hak anggota DPR dan telah diatur dalam tata tertib.
"Masalah reses, keberangkatan sudah ada di dalam tata tertib, untuk itu kita akan laksanakan," kata Setya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (1/12/2016).
Setya mengatakan, pimpinan DPR telah mengadakan rapat pimpinan untuk membahas hal ini. Perjalanan luar negeri, kata dia, akan dilaksanakan karena merupakan bagian dari tugas DPR.
Tugas itu dikerjakan untuk memperoleh sudut pandang dan perbandingan dalam melakukan perbaikan di internal. Setya menilai, anggota DPR perlu melihat aturan yang dibuat parlemen luar negeri agar bisa menyusung Undang-undang dengan baik dan benar.
"UU di luar yang harus kita pelajari sebaik-baiknya," kata dia.
Sedangkan pengurangan masa reses, Setya mengaku hal ini akan dibahas dengan pimpinan dan fraksi di DPR. Ia mengatakan, akan menggelar kegiatan bersama fraksi di DPR selama sebulan sekali.
"Akan kita lakukan evaluasi bersama," kata dia.
Sebelumnya, Kebijakan membatasi kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri membuahkan hasil. DPR bisa memangkas anggaran sedikitnya Rp134 miliar.
"Dari kebijakan ini, Dewan berhasil menghemat anggaran negara Rp134 miliar," kata Ade Komarudin dalam laporan kinerja DPR RI Tahun Sidang 2015-2016, pada rapat paripurna dalam rangka Ulang Tahun ke 71 DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 29 Agustus.
Menurut Ade, kebijakan pembatasan kunjungan itu menjadi bentuk empati anggota Dewan terhadap kondisi perekonomian negara. Dia juga memastikan kebijakan tersebut telah disetujui dalam rapat konsultasi bersama pimpinan fraksi-fraksi di DPR.
Politikus Golkar ini juga ingin menjadikan kompleks Parlemen sebagai salah satu tujuan wisata edukasi masyarakat. Ia ingin masyarakat ikut memiliki dan menikmati kompleks Lembaga Legislatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(MEL)
