medcom.id, Jakarta: Pencapaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang lingkungan, kehutanan, dan pertanahan diapresiasi kalangan akademisi. Salah satu yang diapresiasi adalah pembentukan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI).
"Itu sudah menjadi progres yang luar biasa. Di daerah juga ada itu UPT-UPT untuk balai-balai perubahan iklim kan juga sudah ada,” ujar Dosen Senior Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karunia, Senin 23 Oktober 2017
Mahawan mengatakan pembentukan DJPPI membuktikan pemerintah memiliki kesadaran tentang pentingnya pengendalian perubahan iklim. Kebijakan pemerintah lain dalam sektor lingkungan yang juga diapresiasi oleh kalangan akademisi di antaranya pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).
Upaya pemerintah terkait penanggulangan kebakaran hutan, menurut Mahawan, juga turut menjadi catatan positif dari pencapaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang lingkungan.
Selain itu, Mahawan juga mengatakan Indonesia sudah memiliki dokumen rencana aksi nasional pengurangan gas rumah kaca (RANGRK) dan dokumen rencana aksi nasional adaptasi. Kemudian disempurnakan melalui Kesepakatan Paris 2015.
(Baca juga: Jokowi akan Mempelajari Rekomendasi Rembuk Nasional)
“Saya kira sudah banyak perkembangan, bangsa sudah sadar, para pihak sudah sadar, jadi para kementerian itu sudah mulai memahami tentang pengendalian perubahan iklim,” ujar Mahawan.
Senada dengan Mahawan, Rektor Universitas Sumatera Utara, Runtung Sitepu mengatakan ada capaian pemerintah yang juga harus diapresiasi, yaitu di bidang pertanahan.
Runtung turut menyampaikan apresiasi dari masyarakat Sumatera Utara. Menurutnya, kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya di Provinsi Sumatera Utara selama dua tahun terakhir ini patut diacungi jempol.
Ia merinci, pemerintah melalui BPN telah berhasil mendaftarkan 210.000 bidang tanah dan 500 bidang tanah berhasil diretribusi ke masyarakat di Sumatera Utara.
“Saya kira ini menunjukkan bahwa BPN ada kemajuan dalam kinerjanya dalam rangka reformasi agraria khususnya tentang pendaftaran tanah ini yang menjadi tugas penting yang sudah digariskan oleh Presiden,” ujar Runtung.
medcom.id, Jakarta: Pencapaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang lingkungan, kehutanan, dan pertanahan diapresiasi kalangan akademisi. Salah satu yang diapresiasi adalah pembentukan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (DJPPI).
"Itu sudah menjadi progres yang luar biasa. Di daerah juga ada itu UPT-UPT untuk balai-balai perubahan iklim kan juga sudah ada,” ujar Dosen Senior Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karunia, Senin 23 Oktober 2017
Mahawan mengatakan pembentukan DJPPI membuktikan pemerintah memiliki kesadaran tentang pentingnya pengendalian perubahan iklim. Kebijakan pemerintah lain dalam sektor lingkungan yang juga diapresiasi oleh kalangan akademisi di antaranya pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).
Upaya pemerintah terkait penanggulangan kebakaran hutan, menurut Mahawan, juga turut menjadi catatan positif dari pencapaian tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK di bidang lingkungan.
Selain itu, Mahawan juga mengatakan Indonesia sudah memiliki dokumen rencana aksi nasional pengurangan gas rumah kaca (RANGRK) dan dokumen rencana aksi nasional adaptasi. Kemudian disempurnakan melalui Kesepakatan Paris 2015.
(Baca juga:
Jokowi akan Mempelajari Rekomendasi Rembuk Nasional)
“Saya kira sudah banyak perkembangan, bangsa sudah sadar, para pihak sudah sadar, jadi para kementerian itu sudah mulai memahami tentang pengendalian perubahan iklim,” ujar Mahawan.
Senada dengan Mahawan, Rektor Universitas Sumatera Utara, Runtung Sitepu mengatakan ada capaian pemerintah yang juga harus diapresiasi, yaitu di bidang pertanahan.
Runtung turut menyampaikan apresiasi dari masyarakat Sumatera Utara. Menurutnya, kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) khususnya di Provinsi Sumatera Utara selama dua tahun terakhir ini patut diacungi jempol.
Ia merinci, pemerintah melalui BPN telah berhasil mendaftarkan 210.000 bidang tanah dan 500 bidang tanah berhasil diretribusi ke masyarakat di Sumatera Utara.
“Saya kira ini menunjukkan bahwa BPN ada kemajuan dalam kinerjanya dalam rangka reformasi agraria khususnya tentang pendaftaran tanah ini yang menjadi tugas penting yang sudah digariskan oleh Presiden,” ujar Runtung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
