Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta meminta maaf ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko serta Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY-SBY dinilai sudah melontarkan tuduhan negatif kepada Moeldoko dan Jokowi.
"Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah, dan Bapak Moeldoko," kata juru bicara (jubir) kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 April 2021.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat pimpinan AHY menuding pemerintah berpihak dengan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) yang digelar pada 5 Maret 2021. "Karena telah menuduh macam-macam," ungkap dia.
Menurut dia, keputusan Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang membuktikan pemerintah tidak berpihak. "Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Moeldoko," sebut dia.
Baca: Demokrat Tak Mudah Menerima Kembali Pengkhianat Partai
Dia menyayangkan serangan yang dilakukan DPP Partai Demokrat. Menurut dia, DPP Partai Demokrat seharusnya menggunakan cara yang cerdas, bersih, dan santun.
"Bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," ujar dia.
Jakarta: Ketua Umum (Ketum)
Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (
SBY) diminta meminta maaf ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP)
Moeldoko serta Presiden Joko Widodo (Jokowi). AHY-SBY dinilai sudah melontarkan tuduhan negatif kepada Moeldoko dan Jokowi.
"Sebagai hamba yang beriman, dan menjelang puasa Ramadan, mudah-mudahan SBY dan AHY menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Presiden Jokowi, pemerintah, dan Bapak Moeldoko," kata juru bicara (jubir) kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 April 2021.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat pimpinan AHY menuding pemerintah berpihak dengan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut) yang digelar pada 5 Maret 2021. "Karena telah menuduh macam-macam," ungkap dia.
Menurut dia, keputusan Kementerian Hukum dan HAM menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang membuktikan pemerintah tidak berpihak. "Ini juga membuktikan bahwa Bapak Moeldoko telah difitnah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang telah menuduh pemerintah berada di belakang Bapak Moeldoko," sebut dia.
Baca: Demokrat Tak Mudah Menerima Kembali Pengkhianat Partai
Dia menyayangkan serangan yang dilakukan DPP Partai Demokrat. Menurut dia, DPP Partai Demokrat seharusnya menggunakan cara yang cerdas, bersih, dan santun.
"Bukan cara cara liar dan menebar kebohongan dan fitnah kepada masyarakat," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
