Jakarta: Anggota DPR Fraksi PPP M Iqbal memastikan partainya tidak akan menghadiri pelantikan tiga pimpinan baru MPR. Ketiganya akan dilantik pada Senin, 26 Maret 2018, melalui rapat paripurna.
"Besok kami tidak akan hadir waktu pelantikan anggota MPR," tegas Iqbal dalam jumpa pers di Warung Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Minggu, 25 Maret 2018.
Ketidakhadiran PPP adalah penolakan atas berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 15 ayat (1) UU itu menyatakan, "Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan tujuh orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR."
Menurut Iqbal, PPP konsisten menentang hadirnya UU MD3 saat pembahasan di Badan Legislasi DPR. Hal itu pun sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang menolak menandatangani UU tersebut.
"Waktu rapat gabungan kami keberatan terhadap pasal UU MD3. Kami konsisten mengolah pasal-pasal ini lewat kontitusional. Kami harap uji materi masyarakat di MK (Mahkamah Konstitusi) bisa dikabulkan," tutur dia.
Baca: Anggota Dewan Seharusnya Memberi Contoh Penerapan Empat Pilar
Di tempat yang sama, peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi R menambahkan langkah konkret PPP juga harus diikuti Partai Nasdem yang vokal menolak UU MD3. Ia juga meminta adanya legislative review untuk merevisi UU MD3, khususnya Pasal 15 ayat (1).
MPR melantik tiga pimpinan sesuai Rancangan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan pada 12 Februari 2018. Tambahan tiga pimpinan itu berasal dari tiga partai dengan suara tertinggi pada Pemilihan Umum Anggota Legislastif 2014.
Formasi baru pimpinan MPR meliputi Ketua MPR Zulkifli Hasan dengan tujuh wakil ketua: Oesman Sapta Odang (OSO), Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Muhaimin Iskandar.
Jakarta: Anggota DPR Fraksi PPP M Iqbal memastikan partainya tidak akan menghadiri pelantikan tiga pimpinan baru MPR. Ketiganya akan dilantik pada Senin, 26 Maret 2018, melalui rapat paripurna.
"Besok kami tidak akan hadir waktu pelantikan anggota MPR," tegas Iqbal dalam jumpa pers di Warung Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Minggu, 25 Maret 2018.
Ketidakhadiran PPP adalah penolakan atas berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 15 ayat (1) UU itu menyatakan, "Pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan tujuh orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR."
Menurut Iqbal, PPP konsisten menentang hadirnya UU MD3 saat pembahasan di Badan Legislasi DPR. Hal itu pun sejalan dengan Presiden Joko Widodo yang menolak menandatangani UU tersebut.
"Waktu rapat gabungan kami keberatan terhadap pasal UU MD3. Kami konsisten mengolah pasal-pasal ini lewat kontitusional. Kami harap uji materi masyarakat di MK (Mahkamah Konstitusi) bisa dikabulkan," tutur dia.
Baca: Anggota Dewan Seharusnya Memberi Contoh Penerapan Empat Pilar
Di tempat yang sama, peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi R menambahkan langkah konkret PPP juga harus diikuti Partai Nasdem yang vokal menolak UU MD3. Ia juga meminta adanya
legislative review untuk merevisi UU MD3, khususnya Pasal 15 ayat (1).
MPR melantik tiga pimpinan sesuai Rancangan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disahkan pada 12 Februari 2018. Tambahan tiga pimpinan itu berasal dari tiga partai dengan suara tertinggi pada Pemilihan Umum Anggota Legislastif 2014.
Formasi baru pimpinan MPR meliputi Ketua MPR Zulkifli Hasan dengan tujuh wakil ketua: Oesman Sapta Odang (OSO), Mahyudin, EE Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Muhaimin Iskandar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
