Jakarta: Rapat pembahasan struktur tim pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 selesai dibahas dalam pertemuan antar sekretaris jenderal malam ini. Hasilnya, struktur tim pemenangan membentuk 10 direktorat.
"Bersama dengan para sekjen yang memimpin forum itu ada 10 direktorat dan ada 10 direktur yang secara spesifik membidangi bidang-bidang khusus termasuk di dalammya ada yang menangani relawan," kata Hasto di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Agustus 2018.
Tak hanya itu, struktur tim kampanye pun telah disepakati. Struktur itu antara lain dewan pengarah, di mana posisi ini nantinya sejejar dengan ketua umum parpol koalisi yang diberi tugas memberi masukan kepada tim kampanye.
"Kemudian ada juga tokoh-tokoh nasional yang turut memberikan masukan-masukan terhadap aspek-aspek atau agenda-agenda strategis ke depan," jelas Hasto.
Hasto mengatakan setelah pasangan capres atau cawapres terbentuk, pasangan calon pun akan menunjuk ketua tim kampanye nasional, tim ahli, dan sekretaris tim kampanye nasional dan bendahara.
"Tanggung jawab kita untuk betul-betul transparan dalam pengelolaan keuangan dana kampanye sesuai ketentuan UU," jelas Hasto.
Hasto meyakinkan struktur tim kampanyenya sudah solid dan koordinatif. Termasuk tanggung jawab partai politik koalisi per wilayah.
"Tentu saja ada koordinator-koordinator wilayah," pungkasnya.
Dalam pertemuan malam ini dihadiri 8 Sekjen parpol koalisi. Diantaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PKPI Veri Surya Hendrawan dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq. Pertemuan ini minus dihadiri Sekjen Hanura Hery Lontung Siregar.
Jakarta: Rapat pembahasan struktur tim pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 selesai dibahas dalam pertemuan antar sekretaris jenderal malam ini. Hasilnya, struktur tim pemenangan membentuk 10 direktorat.
"Bersama dengan para sekjen yang memimpin forum itu ada 10 direktorat dan ada 10 direktur yang secara spesifik membidangi bidang-bidang khusus termasuk di dalammya ada yang menangani relawan," kata Hasto di Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 4 Agustus 2018.
Tak hanya itu, struktur tim kampanye pun telah disepakati. Struktur itu antara lain dewan pengarah, di mana posisi ini nantinya sejejar dengan ketua umum parpol koalisi yang diberi tugas memberi masukan kepada tim kampanye.
"Kemudian ada juga tokoh-tokoh nasional yang turut memberikan masukan-masukan terhadap aspek-aspek atau agenda-agenda strategis ke depan," jelas Hasto.
Hasto mengatakan setelah pasangan capres atau cawapres terbentuk, pasangan calon pun akan menunjuk ketua tim kampanye nasional, tim ahli, dan sekretaris tim kampanye nasional dan bendahara.
"Tanggung jawab kita untuk betul-betul transparan dalam pengelolaan keuangan dana kampanye sesuai ketentuan UU," jelas Hasto.
Hasto meyakinkan struktur tim kampanyenya sudah solid dan koordinatif. Termasuk tanggung jawab partai politik koalisi per wilayah.
"Tentu saja ada koordinator-koordinator wilayah," pungkasnya.
Dalam pertemuan malam ini dihadiri 8 Sekjen parpol koalisi. Diantaranya Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen PKPI Veri Surya Hendrawan dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq. Pertemuan ini minus dihadiri Sekjen Hanura Hery Lontung Siregar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JMS)
