Jakarta: Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) dinilai jalan keluar melahirkan solusi dari persoalan turunnya elektabilitas Partai Golkar menjelang Pemilu 2024. Munaslub momentum mengevaluasi kerja Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang tak cukup mampu mendongkrak elektabilitas partai.
"Selain tidak haram, munaslub memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga," kata politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.
Yorrys menilai munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Dia khawatir pembiaran kondisi sekarang bakal membuat Golkar terpuruk.
Di sisi lain, Yorrys berpandangan pihak-pihak yang menolak munaslub adalah mereka yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.
"Jika ada pihak yang menyatakan Partai Golkar sedang 'baik-baik saja', mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang," kata Ketua Korbid Polhukam DPP Partai Golkar periode 2016-2017 itu.
Yorrys menekankan munaslub bukan hal yang haram dilakukan partai politik (parpol), apalagi semodern Golkar. Munaslub sebagai warning bagi penguasa parpol, kedaulatan sebuah partai berada di tangan anggotanya.
"Kepemimpinan organisasi tidak boleh menyisakan cek kosong yang sulit untuk ditagih setiap waktu," kata dia.
Menurut dia, publik menanti demokrasi berjalan di internal Golkar. Sehingga, munaslub menjadi bukti ada kebebasan yang menunjukkan esensi demokrasi di Golkar.
Apalagi, kata dia, waktu yang begitu mendesak tidak lagi mampu menitip harapan pada strategi kepemimpinan Airlangga meningkatkan elektabilitas partai. Dia menduga Airlangga sedang berlindung di balik konsolidasi semu yang menghasilkan suara senyap dan sayup hingga tidak terdengar.
Namun, Yorrys tak memungkiri ada syarat pelaksanaan munaslub. Di antaranya, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.
Kemudian, DPP tidak melaksanakan amanat Munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Munaslub juga membutuhkan legitimasi 2/3 DPD provinsi sebagai bukti situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.
"Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya 'garang' di atas kertas, tapi lumpuh dalam forum formal," tegas dia.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengamini adanya rapat internal di kediaman Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, pada Minggu, 9 Juli 2023. Rapat membahas sejumlah rekomendasi Pemilu 2024.
Salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu ialah terkait keputusan Munas Partai Golkar pada 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.
"Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya, saya enggak sebut nama. Nah, itu bisa juga," kata Ridwan.
Dia juga mengaku tak menutup kemungkinan peluang munaslub untuk mencopot Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara," ujar dia.
Jakarta: Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub) dinilai jalan keluar melahirkan solusi dari persoalan turunnya elektabilitas
Partai Golkar menjelang
Pemilu 2024. Munaslub momentum mengevaluasi kerja Ketua Umum Golkar
Airlangga Hartarto yang tak cukup mampu mendongkrak elektabilitas partai.
"Selain tidak haram, munaslub memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga," kata politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai, Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.
Yorrys menilai munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. Dia khawatir pembiaran kondisi sekarang bakal membuat Golkar terpuruk.
Di sisi lain, Yorrys berpandangan pihak-pihak yang menolak munaslub adalah mereka yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.
"Jika ada pihak yang menyatakan Partai Golkar sedang 'baik-baik saja', mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang," kata Ketua Korbid Polhukam DPP Partai Golkar periode 2016-2017 itu.
Yorrys menekankan munaslub bukan hal yang haram dilakukan partai politik (parpol), apalagi semodern Golkar. Munaslub sebagai warning bagi penguasa parpol, kedaulatan sebuah partai berada di tangan anggotanya.
"Kepemimpinan organisasi tidak boleh menyisakan cek kosong yang sulit untuk ditagih setiap waktu," kata dia.
Menurut dia, publik menanti demokrasi berjalan di internal Golkar. Sehingga, munaslub menjadi bukti ada kebebasan yang menunjukkan esensi demokrasi di Golkar.
Apalagi, kata dia, waktu yang begitu mendesak tidak lagi mampu menitip harapan pada strategi kepemimpinan Airlangga meningkatkan elektabilitas partai. Dia menduga Airlangga sedang berlindung di balik konsolidasi semu yang menghasilkan suara senyap dan sayup hingga tidak terdengar.
Namun, Yorrys tak memungkiri ada syarat pelaksanaan munaslub. Di antaranya, partai dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.
Kemudian, DPP tidak melaksanakan amanat Munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Munaslub juga membutuhkan legitimasi 2/3 DPD provinsi sebagai bukti situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.
"Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya 'garang' di atas kertas, tapi lumpuh dalam forum formal," tegas dia.
Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengamini adanya rapat internal di kediaman Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono, pada Minggu, 9 Juli 2023. Rapat membahas sejumlah rekomendasi Pemilu 2024.
Salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu ialah terkait keputusan Munas Partai Golkar pada 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.
"Jadi, munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden, bisa calon lain kan. Apakah yang lainnya, saya enggak sebut nama. Nah, itu bisa juga," kata Ridwan.
Dia juga mengaku tak menutup kemungkinan peluang munaslub untuk mencopot Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Karena munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana, tergantung pemilik suara," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
