medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo tidak sembarangan menunjuk Letjen Purnawirawan Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Penunjukan Sutiyoso dilihat dari kompetensi dan rekam jejaknya di dunia pertahanan dan intelijen.
"Pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN ini saya juga sudah melalui banyak pertimbangan, dan memerhatikan baik rekam jejak maupun kompetensi dari pak Sutiyoso terutama di dunia intelijen dan militer," kata Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai, Sumber, Solo, Rabu (10/6/2015).
Sutiyoso merupakan purnawirawan letjen TNI. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dia pernah pula menjabat sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya, sebelum 'ditarik' menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi berharap DPR meloloskan Sutiyoso sebagai orang nomor satu di BIN. "Saya berharap DPR memberikan pertimbangan terhadap utusan tersebut," pungkas dia.
Surat penunjukan Ketua Umum Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) itu dikirim Istana ke dewan semalam, pada Selasa 9 Juni. Surat itu akan ditindaklanjuti dalam sidang paripurna dan diteruskan ke Badan Musyawarah.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo tidak sembarangan menunjuk Letjen Purnawirawan Sutiyoso sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Penunjukan Sutiyoso dilihat dari kompetensi dan rekam jejaknya di dunia pertahanan dan intelijen.
"Pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN ini saya juga sudah melalui banyak pertimbangan, dan memerhatikan baik rekam jejak maupun kompetensi dari pak Sutiyoso terutama di dunia intelijen dan militer," kata Jokowi di kediamannya di Jalan Kutai, Sumber, Solo, Rabu (10/6/2015).
Sutiyoso merupakan purnawirawan letjen TNI. Ia pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Dia pernah pula menjabat sebagai Panglima Daerah Militer (Pangdam) Jaya, sebelum 'ditarik' menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Jokowi berharap DPR meloloskan Sutiyoso sebagai orang nomor satu di BIN. "Saya berharap DPR memberikan pertimbangan terhadap utusan tersebut," pungkas dia.
Surat penunjukan Ketua Umum Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI) itu dikirim Istana ke dewan semalam, pada Selasa 9 Juni. Surat itu akan ditindaklanjuti dalam sidang paripurna dan diteruskan ke Badan Musyawarah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MBM)
