Kubu Pro Pergantian Pimpinan DPD akan Gugat MA

medcom.id, Jakarta: Sejumlah anggota DPD yang mendukung adanya rapat paripurna mengganti pimpinan DPD akan menggugat Mahkamah Agung (MA). Gugatan berkaitan dengan putusan MA yang mengabulkan uji materi (judicial review) Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016. "Banyak kesalahan substansi dalam putusan MA itu," kata senator asal Maluku Nono Sampono dalam diskusi bertajuk DPD Pasca Putusan MA, di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu 1 April 2017. Nono juga menemukan kesalahan teknis seperti salah kesalahan mengetik 'DPD' menjadi 'DPRD'. Selain itu, waktu putusan amat singkat, hanya 21 hari. "Ini berakibat subjek dan objek hukumnya menjadi kabur," kata dia. Selain itu, kata dia, yang berwenang membatalkan UU bukan MA, tetapi Mahkamah Konstitusi (MK). "(Uji materi) UU itu urusan MK," kata Nono. Nono bersama koleganya di DPD menyatakan akan melaporkan MA ke Komisi Yudisial dan mengeksaminasi hasil putusannya. Sementara untuk dugaan salinan putusan, Nono akan melapor ke Bareskrim Mabes Polri. "Ini sudah menjadi catatan penting salah subjek hukum dan objek hukumnya," kata Nono. Tetap akan mengganti pimpinan DPD Nono dan anggota DPD pro pemilihan pimpinan baru juga tetap akan melaksanakan rapat penggantian pimpinan DPD pada 3 April ini. Alasannya, aturan masa jabatan pimpinan DPD tidak diatur dalam UU.  "Sehingga, masa jabatan pimpinan DPD yang diatur 2,5 tahun dalam Tata Tertib DPD tak perlu dipersoalkan lagi," kata dia. Selain itu, pergantian pucuk pimpinan DPD diperlukan untuk penilaian dan optimalisasi kinerja pimpinan DPD 2,5 tahun sebelumnya. "Jadi, jangan ada kesan perebutan kekuasaan. Ini hanya dalam rangka memperbaiki," ujar dia. Enam anggota DPD melayangkan judicial review kepada Mahkamah Agung terkait penetapan Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017. Peraturan itu berisi tentang pemotongan masa jabatan pimpinan DPD menjadi 2 tahun enam bulan dari ketentuan lima tahun. Pada 29 Maret lalu MA mengabulkan judicial review dan memutuskan mengembalikan masa jabatan pimpinan DPD menjadi lima tahun. Putusan MA ini mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan keputusan MA ini maka rencana kocok ulang pimpinan DPD pada 3 April nanti harus dibatalkan. Namun, sejumlah anggota DPD ngotot ingin melanjutkan rapat. Wacana mempercepat penggantian pimpinan DPD mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Irman Gusman yang saat itu menjabat ketua DPD.