Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) optimistis pemerintah daerah (pemda) mendukung penuh penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terutama membantu memberikan fasilitas infrastruktur berupa gedung atau kantor sementara kepada KPU daerah (KPUD).
"Ditegaskan oleh pemerintah demikian untuk mendukung pemilu ini berjalan reguler selama 5 tahun sekali dan kebutuhan infrastrukturnya dapat dibantu oleh pemda," ujar anggota KPU Idham Holik di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Juni 2022.
Idham menerangkan kewajiban pemda untuk membantu penyelenggaran pemilu telah diamanahkan dalam Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terlebih dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berkomitmen mendukung pesta demokrasi 2024 melalui pemda.
Saat ini, sejumlah KPUD telah mendapatkan bantuan gedung sementara dari pemda untuk menunjang penyelenggaran pemilu. Namun, terdapat beberapa KPUD masih belum mendapatkan bantuan infrastruktur.
"Kami sudah menyiapkan anggaran (infrastruktur) jika dibutuhkan nanti, sedangan finalisasi," terang dia.
Baca: Cegah Data Ganda, KPU Wajibkan Anggota Parpol Input NIK
Sementara itu, Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan intruksi menteri kepada (pemda). Sehingga pemda bisa berkoordinasi dan membantu memberikan fasilitas infrastruktur kepada KPU dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan tidak semua daerah memiliki masalah dengan ketersediaan gedung, gudang atau akomodasi. Namun, koordinasi tetap dibutuhkan.
"Memang tidak semua daerah butuh tapi saya minta pemerintah, khususnya Kemendagri, bisa mengeluarkan intruksi itu," ujarnya saat dihubungi, Jumat, 17 Juni 2022.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan