Jakarta: Partai Gerindra mengusulkan pemerintah membentuk tim khusus menentukan sosok penjabat kepala daerah. Masyarakat diusulkan masuk dalam tim tersebut.
"Semacam TPA (tim penilai akhir) melibatkan unsur masyarakat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.
Pelibatan unsur masyarakat dalam TPA untuk memperkuat legitimasi penjabat kepala daerah. Pasalnya, mereka tidak memiliki kewenangan penuh seperti kepala daerah definitif.
"Penjabat kepala daerah bukan dipilih oleh publik, saya takutnya legitimasi lemah," kata dia.
Apalagi mereka menjabat cukup lama. Setidaknya ada 101 daerah yang akan dipimpin penjabat selama dua tahun mulai 2022.
"Kan ini dua tahun, mengatur hajat hidup orang banyak, harus ya legitimasi enggak biasa saja, enggak bisa seperti yang lain (kepala daerah definitif)," tutur dia.
Habiburokhman berharap TPA yang melibatkan unsur masyarakat bisa memperkuat legitimasi yang dimiliki penjabat. Sehingga, mereka membuat kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat.
"Keterlibatan masyarakat menyampaikan aspirasinya," ujar dia.
Baca: Kemendagri Diminta Tak Melibatkan TNI-Polri Sebagai Penjabat Kepala Daerah
Jakarta:
Partai Gerindra mengusulkan pemerintah membentuk tim khusus menentukan sosok penjabat
kepala daerah. Masyarakat diusulkan masuk dalam tim tersebut.
"Semacam TPA (tim penilai akhir) melibatkan unsur masyarakat," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Januari 2022.
Pelibatan unsur masyarakat dalam TPA untuk memperkuat legitimasi
penjabat kepala daerah. Pasalnya, mereka tidak memiliki kewenangan penuh seperti kepala daerah definitif.
"Penjabat kepala daerah bukan dipilih oleh publik, saya takutnya legitimasi lemah," kata dia.
Apalagi mereka menjabat cukup lama. Setidaknya ada 101 daerah yang akan dipimpin penjabat selama dua tahun mulai 2022.
"Kan ini dua tahun, mengatur hajat hidup orang banyak, harus ya legitimasi enggak biasa saja, enggak bisa seperti yang lain (kepala daerah definitif)," tutur dia.
Habiburokhman berharap TPA yang melibatkan unsur masyarakat bisa memperkuat legitimasi yang dimiliki penjabat. Sehingga, mereka membuat kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat.
"Keterlibatan masyarakat menyampaikan aspirasinya," ujar dia.
Baca:
Kemendagri Diminta Tak Melibatkan TNI-Polri Sebagai Penjabat Kepala Daerah
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
