Pemilihan Rektor Universitas Harus Dapat Restu Presiden

medcom.id, Jakarta: Pemerintah akan membuat mekanisme baru pemilihan rektor perguruan tinggi. Pemilihan rektor perguruan tinggi harus melalui restu Presiden. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, mekanisme pemilihan rektor ini sudah dikomunikasikan dengan Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, dan Presiden Joko Widodo. "Hasil komunikasi dengan Mensekneg, Presiden, dan Mendikti, saya kira keputusan terakhir (pemilihan rektor) dari Pak Presiden," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis 1 Juni 2017. Ia menuturkan, belum lama ini terdapat kasus seorang dekan di satu perguruan tinggi akan dilantik menjadi pimpinan perguruan tinggi ternyata simpatisan ISIS. Itu menjadi salah satu alasan mengapa mekanisme baru ini dibuat. Tjahjo menambahkan, saat ini sudah ada gerakan aktualisasi kampus yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Oleh sebab itu, penyeragaman pimpinan harus dilakukan secara langsung oleh Presiden. "Salah satunya, gerakan-gerakan aktualisasi kampus harus dicermati. Memang Pak Mendikti sudah menyampaikan rektor harus bertanggung jawab tetapi dalam proses penyeragaman saya kira itu dari Pak Presiden," imbuh dia.  Meski mengubah mekanisme pemilihan, kata dia, tidak serta merta pemerintah menerbitkan regulasi baru. Kemendikti sudah memiliki mekanisme baku. "Silahkan tanya dikti, ada mekanisme bakunya sudah ada, sama dengan (pemilihan) sekda (sekretaris daerah), bupati, wali kota harus sepengetahuan Presiden," pungkas dia.