medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas usulan pemekaran daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kalla mengatakan usulan ini masih terus dikaji.
"Saya menjelaskan tadi tentang kondisi-kondisi (saat ini) sehingga kebijakan-kebijakan diambil dengan latar belakang kebijakan," kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa 18 Juli 2017.
Kalla yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) ini menjelaskan, pemekaran daerah belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Hal itu karena kemampuan anggaran dinilai tidak memungkinkan.
"Seperti dimaklumi, defisit kita makin tinggi secara persentase. Kita harus selesaikan dulu masalah pokoknya. Ya masalah anggaran itu," ujar dia.
Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan pihaknya membahas nasib pemekaran daerah. Rapat ini diakui bersifat konsultatif.
"Pak Wapres kan Ketua DPOD. Jadi kita memang mesti lapor kepada beliau hal-hal yang berkaitan dengan daerah-daerah. Jadi ini masih dalam konsultasi," ucap dia.
Sejauh ini DPD telah menerima 173 daerah otonomi baru (DOB). Terdiri dari 16 usulan DOB provinsi dan 157 usulan DOB kabupaten/kota.
DPD mendesak Wapres mengusulkan, menyetujui, dan merekomendasikan kepada Presiden Jokowi. Yaitu untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah (sebagai pengganti PP No. 78 tahun 2005 tentang Penataan Daerah yang dibentuk berdasarkan UU Pemerintahan Daerah No. 32/2004) dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).
medcom.id, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla membahas usulan pemekaran daerah dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kalla mengatakan usulan ini masih terus dikaji.
"Saya menjelaskan tadi tentang kondisi-kondisi (saat ini) sehingga kebijakan-kebijakan diambil dengan latar belakang kebijakan," kata Kalla di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa 18 Juli 2017.
Kalla yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) ini menjelaskan, pemekaran daerah belum dapat diwujudkan dalam waktu dekat. Hal itu karena kemampuan anggaran dinilai tidak memungkinkan.
"Seperti dimaklumi, defisit kita makin tinggi secara persentase. Kita harus selesaikan dulu masalah pokoknya. Ya masalah anggaran itu," ujar dia.
Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan pihaknya membahas nasib pemekaran daerah. Rapat ini diakui bersifat konsultatif.
"Pak Wapres kan Ketua DPOD. Jadi kita memang mesti lapor kepada beliau hal-hal yang berkaitan dengan daerah-daerah. Jadi ini masih dalam konsultasi," ucap dia.
Sejauh ini DPD telah menerima 173 daerah otonomi baru (DOB). Terdiri dari 16 usulan DOB provinsi dan 157 usulan DOB kabupaten/kota.
DPD mendesak Wapres mengusulkan, menyetujui, dan merekomendasikan kepada Presiden Jokowi. Yaitu untuk segera menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penataan Daerah (sebagai pengganti PP No. 78 tahun 2005 tentang Penataan Daerah yang dibentuk berdasarkan UU Pemerintahan Daerah No. 32/2004) dan Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(YDH)
