Jakarta: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menerbitkan buku Visioning Indonesia, Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan. Isi buku ini disebut akan dijadikan sebagai visi dan misinya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Bisa jadi, (Visioning Indonesia menjadi visi misi Pilpres 2024), salah satunya," kata Muhaimin di The Dome Senayan Park, Jakarta, Rabu, 7 September 2022.
Wakil Ketua DPR itu menyampaikan politik kesejahteraan harus didengungkan. Agar, kesenjangan bisa segera dihapus dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang normatif.
Dia mengakui jika menghapus kesenjangan bukan pekerjaan gampang. Namun, penghapusan kesenjangan bisa dilakukan asal penyelenggara negara konsisten menjalankan amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan pemanfaatan sumber daya alam.
"Hari ini kita masih punya banyak pekerjaan. Yang salah siapa, bukan siapa-siapa. Yang salah adalah realitasnya. Memang sulit. Nah dari situ perlu konsistensi," ungkap dia.
Dia berharap peluncuran buku ini bisa menjadi panduan. Terutama, bagi pejabat negara yang ada di eksekutif maupun legislatif.
"Saya ingin pengkayaan melalui launching buku hari ini bisa menjadi inspirasi semuanya lah, terutama saya sebagai politisi, anak buah saya di kabinet dan di legislatif," ujar dia.
Jakarta: Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Muhaimin Iskandar menerbitkan buku Visioning Indonesia, Arah Kebijakan dan Peta Jalan Kesejahteraan. Isi buku ini disebut akan dijadikan sebagai visi dan misinya pada Pemilihan Presiden (
Pilpres) 2024.
"Bisa jadi, (Visioning Indonesia menjadi visi misi Pilpres 2024), salah satunya," kata Muhaimin di The Dome Senayan Park, Jakarta, Rabu, 7 September 2022.
Wakil Ketua DPR itu menyampaikan politik kesejahteraan harus didengungkan. Agar, kesenjangan bisa segera dihapus dan mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang normatif.
Dia mengakui jika menghapus kesenjangan bukan pekerjaan gampang. Namun, penghapusan kesenjangan bisa dilakukan asal penyelenggara negara konsisten menjalankan amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan pemanfaatan sumber daya alam.
"Hari ini kita masih punya banyak pekerjaan. Yang salah siapa, bukan siapa-siapa. Yang salah adalah realitasnya. Memang sulit.
Nah dari situ perlu konsistensi," ungkap dia.
Dia berharap peluncuran buku ini bisa menjadi panduan. Terutama, bagi pejabat negara yang ada di eksekutif maupun legislatif.
"Saya ingin pengkayaan melalui
launching buku hari ini bisa menjadi inspirasi semuanya lah, terutama saya sebagai politisi, anak buah saya di kabinet dan di legislatif," ujar dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
