Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga negara untuk memfokuskan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 kepada program-program prioritas dan produktif. Arahan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta.
"APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu," ujar Jokowi, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.
Di samping itu, Kepala Negara mendorong transfer ke daerah, termasuk dana desa, betul-betul digunakan secara tepat guna dam tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh menteri terkait diminta melakukan pendampingan dan pengawasan kepada daerah-daerah.
"Sampaikan bahwa ini dana ini harus memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dananya ditransfer tapi tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah," tegas dia.
Program-program yang dijalankan dengan APBD, lanjut Jokowi, juga harus sinkron dengan agenda prioritas nasional. Kegiatan di daerah harus fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, penguatan ekspor, dan investasi.
"APBD harus sinkron dengan APBN. Sinkron dengan prioritas nasional yang telah bolak-balik saya sampaikan, terutama berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ekspor, dan dengan investasi," ucap dia.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (
Jokowi) menginstruksikan seluruh menteri dan kepala lembaga negara untuk memfokuskan penyaluran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (
APBN) 2023 kepada program-program prioritas dan produktif. Arahan tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta.
"APBN 2023 harus fokus menyelesaikan prioritas nasional baik yang berkaitan dengan penurunan stunting, penurunan kemiskinan ekstrem dan juga ketahanan pangan, serta agenda menjelang pemilu," ujar Jokowi, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.
Di samping itu, Kepala Negara mendorong transfer ke daerah, termasuk dana desa, betul-betul digunakan secara tepat guna dam tepat sasaran. Oleh karena itu, seluruh menteri terkait diminta melakukan pendampingan dan pengawasan kepada daerah-daerah.
"Sampaikan bahwa ini dana ini harus memacu ekonomi daerah. Jangan sampai dananya ditransfer tapi tidak memberikan efek memacu ekonomi di daerah," tegas dia.
Program-program yang dijalankan dengan APBD, lanjut Jokowi, juga harus sinkron dengan agenda prioritas nasional. Kegiatan di daerah harus fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, penguatan ekspor, dan investasi.
"APBD harus sinkron dengan APBN. Sinkron dengan prioritas nasional yang telah bolak-balik saya sampaikan, terutama berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, ekspor, dan dengan investasi," ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
