Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin perizinan usaha dan investasi di Indonesia dipersulit. Ia memastikan akan bertindak tegas jika masih ada pungli atau korupsi terjadi dalam perizinan berusaha dan investasi.
Karena itu, ia meminta kepada masyarakat tidak segan melapor kepadanya jika masih ada pungli atau korupsi terjadi dalam perizinan berusaha dan investasi.
Jokowi menyampaikan hal tersebut pada peresmian sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko pada Senin 9 Agustus. Presiden didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Presiden tidak ingin lagi mendengar investor atau pengusaha melakukan suap agar perizinan mulus. Karena itu, perizina harus dibuat transparan dan memudahkan pengusaha.
"Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih yang mencoba-coba, laporkan kepada saya," kata Jokowi di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 9 Agustus 2021.
Kepala Negara juga bakal terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Kepala daerah diminta tidak mencari celah mengutip pungutan liar maupun korupsi perizinan setelah ada OSS Berbasis Risiko ini.
"Apakah prosesnya semakin mudah, apakah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia dan apakah layanannya semakin cepat?" tegas Jokowi.
Sistem OSS Berbasis Risiko telah resmi diluncurkan pada Senin 9 Agustus. Kehadiran sistem ini diharapkan memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Dia yakin bisa semakin kondusif dan memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berusaha.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin
perizinan usaha dan investasi di Indonesia dipersulit. Ia memastikan akan bertindak tegas jika masih ada pungli atau korupsi terjadi dalam perizinan berusaha dan investasi.
Karena itu, ia meminta kepada masyarakat tidak segan melapor kepadanya jika masih ada
pungli atau korupsi terjadi dalam
perizinan berusaha dan investasi.
Jokowi menyampaikan hal tersebut pada peresmian sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko pada Senin 9 Agustus. Presiden didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia.
Presiden tidak ingin lagi mendengar investor atau pengusaha melakukan suap agar perizinan mulus. Karena itu, perizina harus dibuat transparan dan memudahkan pengusaha.
"Jika ada aparat pemerintah yang tidak bersih yang mencoba-coba, laporkan kepada saya," kata Jokowi di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 9 Agustus 2021.
Kepala Negara juga bakal terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Kepala daerah diminta tidak mencari celah mengutip pungutan liar maupun korupsi perizinan setelah ada OSS Berbasis Risiko ini.
"Apakah prosesnya semakin mudah, apakah izin semakin berkurang, apakah prosesnya semakin sederhana, apakah biayanya semakin efisien, apakah standarnya sama di seluruh Indonesia dan apakah layanannya semakin cepat?" tegas Jokowi.
Sistem OSS Berbasis Risiko telah resmi diluncurkan pada Senin 9 Agustus. Kehadiran sistem ini diharapkan memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Dia yakin bisa semakin kondusif dan memudahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk berusaha.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SUR)
