medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bakal mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum. Pemberdayaan hukum harus dioptimalkan untuk mengawal proses pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Siang ini akan membahas persoalan yang menyangkut rencana reformasi hukum nasional," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).
Presiden, kata Wiranto, telah memberikan isyarat untuk mengeluarkan paket kebijakan hukum. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan program Nawacita di ranah hukum.
Wiranto mengumpulkan pejabat yang berkaitan dengan masalah hukum untuk menyamakan pendapat. Rapat akan membahas beberapa hal secara rinci tentang berbagai masalah hukum dan penyelesaiannya.
"Ini memperinci hal yang akan diselesaikan dan dijadikan paket reformasi hukum," kata Wiranto.
Jaksa Agung HM Prasetyo yang menghadiri rapat mengakui mendapat undangan untuk membahas reformasi hukum. Prasetyo belum bisa merinci fokus pembicaraan. Kata dia, pemberdayaan hukum harus dioptimalkan untuk mengawal proses pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Bisa lebih mengawal upaya keberhasilan melakukan pembangunan," kata Prasetyo.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/VNnxpwAk" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo mengisyaratkan bakal mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum. Pemberdayaan hukum harus dioptimalkan untuk mengawal proses pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Siang ini akan membahas persoalan yang menyangkut rencana reformasi hukum nasional," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (28/9/2016).
Presiden, kata Wiranto, telah memberikan isyarat untuk mengeluarkan paket kebijakan hukum. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan program Nawacita di ranah hukum.
Wiranto mengumpulkan pejabat yang berkaitan dengan masalah hukum untuk menyamakan pendapat. Rapat akan membahas beberapa hal secara rinci tentang berbagai masalah hukum dan penyelesaiannya.
"Ini memperinci hal yang akan diselesaikan dan dijadikan paket reformasi hukum," kata Wiranto.
Jaksa Agung HM Prasetyo yang menghadiri rapat mengakui mendapat undangan untuk membahas reformasi hukum. Prasetyo belum bisa merinci fokus pembicaraan. Kata dia, pemberdayaan hukum harus dioptimalkan untuk mengawal proses pembangunan yang dilakukan pemerintah.
"Bisa lebih mengawal upaya keberhasilan melakukan pembangunan," kata Prasetyo.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(FZN)
