medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menolak permohonan pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkonsultasi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap penolakan itu sebagai dukungan dari Kepala Negara.
"Saya berterima kasih atas ketegasan Presiden, khususnya beliau tidak mau berkonsultasi karena ini dalam proses. Prosesnya sedang berjalan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 22 September 2017.
Fahri menilai Presiden Jokowi menunjukkan sikap positif. Presiden tak ingin mencampuri pembahasan di DPR. Artinya, kata dia, Presiden membiarkan hal itu menjadi urusan parlemen.
Pansus akan terus bekerja mengungkap fakta-fakta baru. "Jadi ini sinyal dukungan dari Presiden, karena dengan sinyal dukungan itu (pansus) harus bekerja keras," ucap Fahri.
Pansus harus lebih dulu menyelesaikan pekerjaan. Hasil pembahasan, terang Fahri, bisa menjadi acuan presiden mengambil keputusan politik jika dibutuhkan.
"Kalau memang putusan politik harus diambil Presiden, masalahnya sudah terang benderang, jangan setengah-setengah. Jadi saya melihat pandangan Presiden itu terdengar buat saya sebagai kerja saja sampai tuntas jangan setengah-setengah, nanti baru kita ambil keputusan di ujung," jelas Fahri.
Presiden Joko Widodo terkesan tak mau 'terjebak' dalam polemik usulan rapat konsultasi dengan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan urusan itu tak berada di domainnya sebagai Kepala Negara.
"Itu wilayahnya DPR, kasus itu wilayahnya DPR," tegas Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 20 September 2017.
medcom.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menolak permohonan pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkonsultasi. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menganggap penolakan itu sebagai dukungan dari Kepala Negara.
"Saya berterima kasih atas ketegasan Presiden, khususnya beliau tidak mau berkonsultasi karena ini dalam proses. Prosesnya sedang berjalan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 22 September 2017.
Fahri menilai Presiden Jokowi menunjukkan sikap positif. Presiden tak ingin mencampuri pembahasan di DPR. Artinya, kata dia, Presiden membiarkan hal itu menjadi urusan parlemen.
Pansus akan terus bekerja mengungkap fakta-fakta baru. "Jadi ini sinyal dukungan dari Presiden, karena dengan sinyal dukungan itu (pansus) harus bekerja keras," ucap Fahri.
Pansus harus lebih dulu menyelesaikan pekerjaan. Hasil pembahasan, terang Fahri, bisa menjadi acuan presiden mengambil keputusan politik jika dibutuhkan.
"Kalau memang putusan politik harus diambil Presiden, masalahnya sudah terang benderang, jangan setengah-setengah. Jadi saya melihat pandangan Presiden itu terdengar buat saya sebagai kerja saja sampai tuntas jangan setengah-setengah, nanti baru kita ambil keputusan di ujung," jelas Fahri.
Presiden Joko Widodo terkesan tak mau 'terjebak' dalam polemik usulan rapat konsultasi dengan Pansus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan urusan itu tak berada di domainnya sebagai Kepala Negara.
"Itu wilayahnya DPR, kasus itu wilayahnya DPR," tegas Jokowi di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu 20 September 2017.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OJE)
