Jakarta: Pemerintah diminta mengurangi peran TNI dan Polri dalam penanganan covid-19. Pandemi harus ditangani secara demokratis sesuai keilmuan medis.
"Dalam penegakan protokol kesehatan, Polri kerap menempatkan sanksi fisik seperti memaksa orang untuk tidur di peti mati, push up, bahkan penggunaan meriam air, atau kami sempat mendengar terjadi pemukulan bahkan penganiaayaan bagi pelanggar protokol kesehatan ini," ujar relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 18 Agustus 2021.
Firdaus mengatakan keterlibatan TNI dan Polri dalam percepatan vaksinasi juga menimbulkan permasalahan baru. Terutama dalam pemerataan proses pendistribusian vaksin ke daerah-daerah.
"Banyak laporan puskesmas atau fasilitas kesehatan kehabisan stok vaksin, tetapi ternyata vaksinasinya diselenggarakan pada sentra-sentra milik TNI dan Polri," tuturnya.
Dia merekomendasikan peran militer dalam penanganan covid-19 dapat disesuaikan porsinya. Pandemi harus direspons dengan berlandaskan hak asasi manusia.
"Pemerintah mesti memperkuat infrastruktur kesehatan. Ini bisa dimulai dengan menjamin pemerataan, kesetaraan dan aksesibilitas layanan kesehatan, baik itu layanan medis, layanan vaksinasi, sesuai dengan rekomendasi WHO dan berdasarkan prinsip etika kesehatan masyarakat," jelas Firdaus.
Baca: Zona Merah Covid-19 di Jaksel Tersisa 1 RT
Selain itu, pemerintah harus meningkatkan partisipasi masyarakat dan bersikap responsif dalam menangani pandemi covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas data yang mudah diakses.
"Pemerintah mesti memastikan semua masyarakat yang terkena dampak pandemi agar bisa mendapatkan haknya, terutama hak atas perlindungan jaminan sosial," ungkapnya.
Jakarta: Pemerintah diminta mengurangi peran
TNI dan Polri dalam penanganan
covid-19. Pandemi harus ditangani secara demokratis sesuai keilmuan medis.
"Dalam penegakan protokol kesehatan, Polri kerap menempatkan sanksi fisik seperti memaksa orang untuk tidur di peti mati, push up, bahkan penggunaan meriam air, atau kami sempat mendengar terjadi pemukulan bahkan penganiaayaan bagi pelanggar protokol kesehatan ini," ujar relawan LaporCovid-19 Firdaus Ferdiansyah dalam konferensi pers secara virtual, Rabu, 18 Agustus 2021.
Firdaus mengatakan keterlibatan TNI dan Polri dalam percepatan vaksinasi juga menimbulkan permasalahan baru. Terutama dalam pemerataan proses pendistribusian vaksin ke daerah-daerah.
"Banyak laporan puskesmas atau fasilitas kesehatan kehabisan stok
vaksin, tetapi ternyata vaksinasinya diselenggarakan pada sentra-sentra milik TNI dan Polri," tuturnya.
Dia merekomendasikan peran militer dalam penanganan covid-19 dapat disesuaikan porsinya. Pandemi harus direspons dengan berlandaskan hak asasi manusia.
"Pemerintah mesti memperkuat infrastruktur kesehatan. Ini bisa dimulai dengan menjamin pemerataan, kesetaraan dan aksesibilitas layanan kesehatan, baik itu layanan medis, layanan vaksinasi, sesuai dengan rekomendasi WHO dan berdasarkan prinsip etika kesehatan masyarakat," jelas Firdaus.
Baca: Zona Merah Covid-19 di Jaksel Tersisa 1 RT
Selain itu, pemerintah harus meningkatkan partisipasi masyarakat dan bersikap responsif dalam menangani pandemi covid-19. Hal tersebut dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas data yang mudah diakses.
"Pemerintah mesti memastikan semua masyarakat yang terkena dampak pandemi agar bisa mendapatkan haknya, terutama hak atas perlindungan jaminan sosial," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
