medcom.id, Jakarta: PDI Perjuangan ikut mengkritik penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di bawah Menteri Yuddy Chrisnandi terhadap kementerian lain. Yuddy dianggap bertindak di luar kewenangan.
"Menteri enggak boleh (menilai sesama menteri). Itu kewenangan presiden," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto usai melayat di Kediaman Pramono Anung, Jalan Haji Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2016) malam.
Menurut dia, evaluasi Menteri Yuddy justru dalam menganggu stabilitas Kabinet Kerja. Terlebih, isu reshuffle kian mengencam belakangan. "Dari aspek momentum enggak bisa," tambah Hasto.
Yuddy, kata Hasto, sebaiknya, lebih fokus pada upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi birokrasi. Selain itu, Yuddy dan Kementerian PANRB juga harus menciptakan iklim kerja birokrasi yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menteri Yuddy diketahui mempublikasikan hasil evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98).
Kemen PAN RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, ada 34 pemerintah provinsi yang dinilai. Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
medcom.id, Jakarta: PDI Perjuangan ikut mengkritik penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di bawah Menteri Yuddy Chrisnandi terhadap kementerian lain. Yuddy dianggap bertindak di luar kewenangan.
"Menteri enggak boleh (menilai sesama menteri). Itu kewenangan presiden," kata Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto usai melayat di Kediaman Pramono Anung, Jalan Haji Ambas, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (6/1/2016) malam.
Menurut dia, evaluasi Menteri Yuddy justru dalam menganggu stabilitas Kabinet Kerja. Terlebih, isu
reshuffle kian mengencam belakangan. "Dari aspek momentum enggak bisa," tambah Hasto.
Yuddy, kata Hasto, sebaiknya, lebih fokus pada upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi birokrasi. Selain itu, Yuddy dan Kementerian PANRB juga harus menciptakan iklim kerja birokrasi yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Menteri Yuddy diketahui mempublikasikan hasil evaluasi kementerian/lembaga di tengah isu panas perombakan Kabinet Kerja. Yuddy menegaskan, hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan karena dinilai berdasarkan berbagai variabel, seperti perencanaan kementerian/lembaga, kualitas perencanaan, juga keberhasilan dari setiap perencanaan.
Empat kementerian/lembaga terbaik (kategori nilai A) ialah Kemenkeu (83,59), KPK (80,89), Kementerian Kelautan dan Perikanan (80,76), serta Badan Pemeriksa Keuangan (80,45). Lima terburuk (nilai CC) ialah Kejaksaan Agung (50,02), Perpustakaan Nasional (50,38), Komnas HAM (51,60), Kemenpora (53,54), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (53,98).
Kemen PAN RB memperoleh nilai 77.00 (nilai BB). Selain mengevaluasi kinerja 86 kementerian/lembaga, ada 34 pemerintah provinsi yang dinilai. Yuddy mengaku sudah melaporkan rapor kementerian/lembaga tersebut kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
