Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW) menyambut baik evaluasi pilkada yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Peneliti ICW Ahmad Kurnia menantang Kemendagri membenahi operasi partai politik ketimbang mengubah format pilkada.
"Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model pilkada. Tanpa pembenahan partai, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut," kata Kurnia di Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
Kurnia mengeklaim selama ini pembenahan partai politik selalu dilakukan KPK dan masyarakat sipil. Kemendagri disebut kurang menanggapi wacana pembenahan partai politik.
ICW tak setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Wacana itu dinilai prematur. Apalagi, Kemendagri beralasan penyelenggaraan pilkada menelan banyak biaya dan maraknya kasus politik uang.
ICW menyebut penilaian dan alasan Kemendagri tak komprehensif. Menurutnya, kasus politik uang disebabkan minimnya implementasi peran dan fungsi partai politik.
"Faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan. Penilaian ini tidak komprehensif sebab melupakan persoalan jual beli pencalonan (mahar politik) sebagai salah satu masalah utama," kata Kurnia.
Jakarta: Indonesian Corruption Watch (ICW) menyambut baik evaluasi pilkada yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Peneliti ICW Ahmad Kurnia menantang Kemendagri membenahi operasi partai politik ketimbang mengubah format pilkada.
"Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model pilkada. Tanpa pembenahan partai, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut," kata Kurnia di Jakarta, Selasa, 19 November 2019.
Kurnia mengeklaim selama ini pembenahan partai politik selalu dilakukan KPK dan masyarakat sipil. Kemendagri disebut kurang menanggapi wacana pembenahan partai politik.
ICW tak setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Wacana itu dinilai prematur. Apalagi, Kemendagri beralasan penyelenggaraan pilkada menelan banyak biaya dan maraknya kasus politik uang.
ICW menyebut penilaian dan alasan Kemendagri tak komprehensif. Menurutnya, kasus politik uang disebabkan minimnya implementasi peran dan fungsi partai politik.
"Faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan. Penilaian ini tidak komprehensif sebab melupakan persoalan jual beli pencalonan (mahar politik) sebagai salah satu masalah utama," kata Kurnia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(DRI)
