Jakarta: Rombongan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyambangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) hari ini, 8 Maret 2021. Mereka bakal memberikan bukti Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum, ilegal.
Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan tongkat kepemimpinan masih di tangan AHY. Pemerintah juga mengakui hal itu.
"Itu sudah dinyatakan oleh Menko Polhukam (Mahfud MD) bahwa Demokrat sampai saat ini ketua umum ya AHY," kata Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin, 8 Maret 2021.
Baca: Pemerintah Masih Menganggap Demokrat Kubu AHY Sah
Herman menegaskan terpilihnya AHY sudah berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat pada 2020. Sehingga, terpilihnya Moeldoko dalam KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara, tidak sah.
"Kalau ada sekumpulan orang-orang atau ada pertemuan politik yang mengatasnamakan KLB, ya berarti ilegal," tegasnya.
DPP Demokrat juga tidak pernah mengajukan KLB. Sehingga, kongres yang memilih Moeldoko tak dilakukan pengurus.
"DPP tidak pernah membentuk panitia apa pun terkait dengan pertemuan politik di Deli Serdang tersebut," ujar Herman.
Jakarta: Rombongan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyambangi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) hari ini, 8 Maret 2021. Mereka bakal memberikan bukti
Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai ketua umum, ilegal.
Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK)
Partai Demokrat Herman Khaeron menegaskan tongkat kepemimpinan masih di tangan AHY. Pemerintah juga mengakui hal itu.
"Itu sudah dinyatakan oleh Menko Polhukam (
Mahfud MD) bahwa Demokrat sampai saat ini ketua umum ya AHY," kata Herman di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin, 8 Maret 2021.
Baca: Pemerintah Masih Menganggap Demokrat Kubu AHY Sah
Herman menegaskan terpilihnya AHY sudah berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat pada 2020. Sehingga, terpilihnya Moeldoko dalam KLB di Deli Serdang, Sumatra Utara, tidak sah.
"Kalau ada sekumpulan orang-orang atau ada pertemuan politik yang mengatasnamakan KLB, ya berarti ilegal," tegasnya.
DPP Demokrat juga tidak pernah mengajukan KLB. Sehingga, kongres yang memilih Moeldoko tak dilakukan pengurus.
"DPP tidak pernah membentuk panitia apa pun terkait dengan pertemuan politik di Deli Serdang tersebut," ujar Herman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
