Jakarta: Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menekankan pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan hanya berdasarkan 'selera' pemimpin. Sebab, sebuah kebijakan yang diambil pemerintah akan memberi dampak pada banyak aspek, baik ekonomi maupun sektor lainnya.
"Jadi bukan berdasarkan selera A,B atau C, tetapi libatkan seluruh stakeholder relevan di dalam penyusunan keputusan tersebut," kata Anies dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Juli 2023.
Anies mengatakan ketika ada persoalan seperti transportasi umum, kepala daerah tidak datang lalu memberikan solusinya. Tetapi, menentukan target yang ingin dicapai dan dibahas bersama seluruh stakeholder.
"Jadi bukan selera, Saya akan teruskan atau tidak teruskan, tetapi justru libatkan semua,” ungkpnya.
Anies menilai ada tiga hal yang harus menjadi acuan dan penentu dalam pengambilan keputusan, yakni ilmu, data, serta fakta. Ketiga faktor ini menjadi penentu dalam pengambilan keputusan dan dalam prosesnya dinilai secara objektif.
Menurut Anies, bila memang tahapan tersebut sudah dilakukan dan dinilai baik, keputusan itu dapat diambil. Sebaliknya, bila tidak, jangan diambil keputusan tersebut.
"Saya berharap (Indonesia) ke depan kita harus mengedepankan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Jadi sifatnya teknokrasi dan biarkan ini yang mendominasi. Jangan sampai pengambil keputusan sekadar menetapkan apa yang menjadi aspirasi dirinya tetapi tidak memasukkan data-data, fakta dan pandangan para ahli," ujar Anies.
Pendekatan-pendekatan tersebut juga dapat diterapkan dalam menjawab berbagai tantangan dan isu spesifik di level nasional. Misalnya, terkait kebijakan Ibu Kota Negara (IKN), isu terkait hilirisasi, maupun berbagai hal-hal kebijakan besar lainnya.
Jakarta: Bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)
Anies Baswedan menekankan pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan hanya berdasarkan 'selera' pemimpin. Sebab, sebuah kebijakan yang diambil pemerintah akan memberi dampak pada banyak aspek, baik ekonomi maupun sektor lainnya.
"Jadi bukan berdasarkan selera A,B atau C, tetapi libatkan seluruh stakeholder relevan di dalam penyusunan keputusan tersebut," kata Anies dalam keterangan tertulis, Selasa, 25 Juli 2023.
Anies mengatakan ketika ada persoalan seperti transportasi umum, kepala daerah tidak datang lalu memberikan solusinya. Tetapi, menentukan target yang ingin dicapai dan dibahas bersama seluruh stakeholder.
"Jadi bukan selera, Saya akan teruskan atau tidak teruskan, tetapi justru libatkan semua,” ungkpnya.
Anies menilai ada tiga hal yang harus menjadi acuan dan penentu dalam pengambilan keputusan, yakni ilmu, data, serta fakta. Ketiga faktor ini menjadi penentu dalam pengambilan keputusan dan dalam prosesnya dinilai secara objektif.
Menurut
Anies, bila memang tahapan tersebut sudah dilakukan dan dinilai baik, keputusan itu dapat diambil. Sebaliknya, bila tidak, jangan diambil keputusan tersebut.
"Saya berharap (Indonesia) ke depan kita harus mengedepankan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Jadi sifatnya teknokrasi dan biarkan ini yang mendominasi. Jangan sampai pengambil keputusan sekadar menetapkan apa yang menjadi aspirasi dirinya tetapi tidak memasukkan data-data, fakta dan pandangan para ahli," ujar Anies.
Pendekatan-pendekatan tersebut juga dapat diterapkan dalam menjawab berbagai tantangan dan isu spesifik di level nasional. Misalnya, terkait kebijakan Ibu Kota Negara (IKN), isu terkait hilirisasi, maupun berbagai hal-hal kebijakan besar lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
