medcom.id, Jakarta: Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar mengakui sudah banyak kemajuan di dunia pendidikan Indonesia. Tapi capaian-capaian di bidang pendidikan belum ideal sesuai mandat konstitusi.
Masih banyak masalah yang membuat daya saing Indonesia di tingkat regional dan global belum memuaskan. Rully mengatakan daya saing Indonesia sesuai hasil riset World Economic Forum pada 2015-2016 ada di posisi Indonesia 37 dari 138 negara. Pada 2016-2017, peringkat daya saing Indonesia malah melorot ke posisi 41.
"Posisi ini di bawah negara serumpun seperti Singapura di tingkat 2, Malaysia rangking 18, dan Thailand di level 32," kata Rully saat round table discussion di gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2017.
Data Unicef pada 2016 menunjukkan sebanyak 2,5 juta juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Tidak berlanjutnya pendidikan sebagian besar dipicu faktor ekonomi, ada juga karena kultur yang membuat anak dan orangtua tidak tertarik pada pendidikan di sekolah.
Sedangkan menurut laporan Bank Dunia pada World Development Report, Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju di bidang pendidikan, khususnya literasi. Dalam bidang science, Indonesia membutuhkan waktu 75 tahun untuk mengejar ketertinggalan.
“Berdasarkan kondisi itu, Lembaga Pengkajian MPR melakukan pengkajian atas topik ini,” ujar Rully.
Rully mengatakan, di negeri ini biaya sekolah relatif semakin mahal, ketersediaan prasarana guru dan mutu pendidikan belum merata. Program wajib belajar sembilan tahun berjalan, namun persoalannya sejauh mana program itu telah dilaksanakan.
Pemerintah berupaya mendongkrak mutu pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah. Tetapi, apakah program itu sudah sesuai Pasal 31 ayat 2?
Masalah-masalah tersebut harus benar-benar diperhatikan lebih serius, sebab konstitusi sangat tegas dan lugas soal pendidikan. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tegas menyebutkan bahwa salah satu misi pembentukan pemerintah negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
medcom.id, Jakarta: Ketua Lembaga Pengkajian MPR Rully Chairul Azwar mengakui sudah banyak kemajuan di dunia pendidikan Indonesia. Tapi capaian-capaian di bidang pendidikan belum ideal
sesuai mandat konstitusi.
Masih banyak masalah yang membuat daya saing Indonesia di tingkat regional dan global belum memuaskan. Rully mengatakan daya saing Indonesia sesuai hasil riset World Economic Forum pada 2015-2016 ada di posisi Indonesia 37 dari 138 negara. Pada 2016-2017, peringkat daya saing Indonesia malah melorot ke posisi 41.
"Posisi ini di bawah negara serumpun seperti Singapura di tingkat 2, Malaysia rangking 18, dan Thailand di level 32," kata Rully saat
round table discussion di gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa 24 Oktober 2017.
Data Unicef pada 2016 menunjukkan sebanyak 2,5 juta juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Tidak berlanjutnya pendidikan sebagian besar dipicu faktor ekonomi, ada juga karena kultur yang membuat anak dan orangtua tidak tertarik pada pendidikan di sekolah.
Sedangkan menurut laporan Bank Dunia pada World Development Report, Indonesia butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju di bidang pendidikan, khususnya literasi. Dalam bidang science, Indonesia membutuhkan waktu 75 tahun untuk mengejar ketertinggalan.
“Berdasarkan kondisi itu, Lembaga Pengkajian MPR melakukan pengkajian atas topik ini,” ujar Rully.
Rully mengatakan, di negeri ini biaya sekolah relatif semakin mahal, ketersediaan prasarana guru dan mutu pendidikan belum merata. Program wajib belajar sembilan tahun berjalan, namun persoalannya sejauh mana program itu telah dilaksanakan.
Pemerintah berupaya mendongkrak mutu pendidikan melalui program Kartu Indonesia Pintar dan Bantuan Operasional Sekolah. Tetapi, apakah program itu sudah sesuai Pasal 31 ayat 2?
Masalah-masalah tersebut harus benar-benar diperhatikan lebih serius, sebab konstitusi sangat tegas dan lugas soal pendidikan. Dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tegas menyebutkan bahwa salah satu misi pembentukan pemerintah negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(TRK)
