medcom.id, Jakarta: Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyetujui untuk menggelar lobi lanjutan terkait RUU Daerah Otonom Baru (DOB). Keputusan belum final karena Sidang Paripurna diskors hingga pukul 19.00 WIB.
"Membicarakan itu semua, tapi dengan catatan, tempuh mekanisme prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak mungkin kami menganulir keputusan tadi pagi. Agenda terus berlanjut, biar kami Komisi II, perwakilan fraksi-fraksi untuk ketemu pemerintah, besok pagi kita sampaikan," ujar Agun dalam Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (29/9/2014).
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyetujui dilakukan lobi. Menurut Agun, mereka telah berulang-ulang membahas RUU Daerah Otonom Baru ini. Namun tetap saja tak dicapai titik temu.
Skorsing dilakukan setelah muncul protes bertubi-tubi dari perwakilan warga Papua. Mereka sengaja hadir saat Dewan memutuskan masalah ini. Protes terjadi setelah Komisi II DPR memutuskan menunda pembahasan RUU Daerah Otonomi Baru. Pembahasan diserahkan ke DPR periode 2014-2019.
medcom.id, Jakarta: Ketua Komisi II Agun Gunanjar Sudarsa dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyetujui untuk menggelar lobi lanjutan terkait RUU Daerah Otonom Baru (DOB). Keputusan belum final karena Sidang Paripurna diskors hingga pukul 19.00 WIB.
"Membicarakan itu semua, tapi dengan catatan, tempuh mekanisme prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak mungkin kami menganulir keputusan tadi pagi. Agenda terus berlanjut, biar kami Komisi II, perwakilan fraksi-fraksi untuk ketemu pemerintah, besok pagi kita sampaikan," ujar Agun dalam Paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (29/9/2014).
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyetujui dilakukan lobi. Menurut Agun, mereka telah berulang-ulang membahas RUU Daerah Otonom Baru ini. Namun tetap saja tak dicapai titik temu.
Skorsing dilakukan setelah muncul protes bertubi-tubi dari perwakilan warga Papua. Mereka sengaja hadir saat Dewan memutuskan masalah ini. Protes terjadi setelah Komisi II DPR memutuskan menunda pembahasan RUU Daerah Otonomi Baru. Pembahasan diserahkan ke DPR periode 2014-2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DOR)
