medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melakukan imunisasi dengan vaksin palsu. Tak hanya itu, Saleh juga meminta Kemenkes untuk mengecek kesehatan anak-anak yang diimunisasi dalam kurun waktu peredaran vaksin palsu tersebut.
Menurutnya, Kemenkes harus menentukan perlu mengadakan imunisasi ulang atau tidak bagi anak yang terkena vaksin palsu. Bila imunisasi ulang diperlukan, maka Kemenkes harus meminta persetujuan orang tua anak.
"Tes kesehatan itu adalah bagian dari amanat rapat yang disepakati kemarin. Perlu dilakukan segera sehingga tidak menimbulkan kepanikan berlebih bagi orang tua yang anaknya mendapatkan imunisasi di fasyankes-fasyankes tersebut," kata Saleh kepada Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Ia mengaku, pemerintah melalui Satgas penanggulangan vaksin palsu siap menampung tuntutan dari para orang tua. Nantinya, tuntutan itu akan dibicarakan untuk diselesaikan dengan baik.
Politikus Partai Amanat Nasional itu menyampaikan, pemerintah tidak boleh abai terhadap hak-hak masyarakat. "Pemerintah itu kan bekerja untuk masyarakat. Karena itu, kepentingan masyarakat harus diutamakan," tuturnya.
Guna menuntaskan kasus ini, Saleh meminta kepolisian untuk mempercepat proses penyelidikan. Dengan begitu, masyarakat meyakini bahwa mereka akan diberi keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Semua pihak berterima kasih pada kepolisian kita. Setidaknya, atas upaya mereka, kasus ini bisa terbongkar. Tinggal bagaimana agar para pelakunya dapat segera diadili," ujar Saleh.
medcom.id, Jakarta: Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melakukan imunisasi dengan vaksin palsu. Tak hanya itu, Saleh juga meminta Kemenkes untuk mengecek kesehatan anak-anak yang diimunisasi dalam kurun waktu peredaran vaksin palsu tersebut.
Menurutnya, Kemenkes harus menentukan perlu mengadakan imunisasi ulang atau tidak bagi anak yang terkena vaksin palsu. Bila imunisasi ulang diperlukan, maka Kemenkes harus meminta persetujuan orang tua anak.
"Tes kesehatan itu adalah bagian dari amanat rapat yang disepakati kemarin. Perlu dilakukan segera sehingga tidak menimbulkan kepanikan berlebih bagi orang tua yang anaknya mendapatkan imunisasi di fasyankes-fasyankes tersebut," kata Saleh kepada
Metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (15/7/2016).
Ia mengaku, pemerintah melalui Satgas penanggulangan vaksin palsu siap menampung tuntutan dari para orang tua. Nantinya, tuntutan itu akan dibicarakan untuk diselesaikan dengan baik.
Politikus Partai Amanat Nasional itu menyampaikan, pemerintah tidak boleh abai terhadap hak-hak masyarakat. "Pemerintah itu kan bekerja untuk masyarakat. Karena itu, kepentingan masyarakat harus diutamakan," tuturnya.
Guna menuntaskan kasus ini, Saleh meminta kepolisian untuk mempercepat proses penyelidikan. Dengan begitu, masyarakat meyakini bahwa mereka akan diberi keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Semua pihak berterima kasih pada kepolisian kita. Setidaknya, atas upaya mereka, kasus ini bisa terbongkar. Tinggal bagaimana agar para pelakunya dapat segera diadili," ujar Saleh.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ALB)
