Jakarta: Permendagri tentang pelayanan KTP elektronik kilat membutuhkan partisipasi kepala daerah tingkat dua. Bupati dan wali kota diminta fokus mendukung regulasi dari pusat itu.
"Yang kita dorong di permendagri baru ini adalah peningkatan kualitas layanan. Kita minta bupati, wali kota memonitor dan memfasilitasi penyediaan alat (cetak) karena dari pusat kan hanya sekali," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.
Menurut dia, harus ada alokasi khusus dari bupati dan wali kota terkait hal ini. Pasalnya, ia melihat seharusnya seluruh daerah mampu merekam-cetak selama satu jam jika alat tersedia dan tak ada gangguan.
"Bisa dilakukan, Sulawesi Tengah dan Banten sudah bisa di bawah satu jam bisa diterbitkan (KTP-el)," sebut Zudan.
Namun demikian, ia menyebut pengurusan KTP-el selama satu jam ini perlu pengecualian. Kebijakan ini perlu mempertimbangkan jumlah penduduk di suatu wilayah. Di Bogor, misalnya, pengurusan kartu penduduk tak bisa dibatasi waktu satu jam.
Baca: Pelayanan KTP-el Hanya Satu Jam
"Bogor itu penduduknya di atas 3 juta. Alat juga tidak selengkap DKI yang sampai kelurahan bisa cetak. Mungkin bisa 2 jam sekali mengurus. Tapi, kalau daerah yang penduduknya di bawah 500 ribu dan tidak ada gangguan, satu jam bisa beres," kata Zudan.
Zudan mewanti-wanti jajaran dinas dukcapil agar bekerja sesuai prosedur tetap. Ada 10 juta keping persediaan blangko sehingga semua perekaman harus sepaket dengan pencetakan.
"Sayai minta pada rekan dinas dukcapil jangan lagi terbitkan surat keterangan ketika KTP-el sudah bisa dicetak," tandasnya.
Jakarta: Permendagri tentang pelayanan KTP elektronik kilat membutuhkan partisipasi kepala daerah tingkat dua. Bupati dan wali kota diminta fokus mendukung regulasi dari pusat itu.
"Yang kita dorong di permendagri baru ini adalah peningkatan kualitas layanan. Kita minta bupati, wali kota memonitor dan memfasilitasi penyediaan alat (cetak) karena dari pusat kan hanya sekali," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 9 April 2018.
Menurut dia, harus ada alokasi khusus dari bupati dan wali kota terkait hal ini. Pasalnya, ia melihat seharusnya seluruh daerah mampu merekam-cetak selama satu jam jika alat tersedia dan tak ada gangguan.
"Bisa dilakukan, Sulawesi Tengah dan Banten sudah bisa di bawah satu jam bisa diterbitkan (KTP-el)," sebut Zudan.
Namun demikian, ia menyebut pengurusan KTP-el selama satu jam ini perlu pengecualian. Kebijakan ini perlu mempertimbangkan jumlah penduduk di suatu wilayah. Di Bogor, misalnya, pengurusan kartu penduduk tak bisa dibatasi waktu satu jam.
Baca: Pelayanan KTP-el Hanya Satu Jam
"Bogor itu penduduknya di atas 3 juta. Alat juga tidak selengkap DKI yang sampai kelurahan bisa cetak. Mungkin bisa 2 jam sekali mengurus. Tapi, kalau daerah yang penduduknya di bawah 500 ribu dan tidak ada gangguan, satu jam bisa beres," kata Zudan.
Zudan mewanti-wanti jajaran dinas dukcapil agar bekerja sesuai prosedur tetap. Ada 10 juta keping persediaan blangko sehingga semua perekaman harus sepaket dengan pencetakan.
"Sayai minta pada rekan dinas dukcapil jangan lagi terbitkan surat keterangan ketika KTP-el sudah bisa dicetak," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(OGI)
