Kemendag Diminta Memperkuat Pengawasan Distribusi Minyak Goreng

Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta memperkuat pengawasan distribusi minyak goreng. Pengawasan yang dilakukan selama ini dinilai masih lemah. "Jangan lemah, jangan ada celah. Rantai distribusi itu yang harus dikontrol oleh negara," kata anggota Komisi VI DPR Subardi saat dihubungi, Rabu, 23 Maret 2022. Ia mengatakan dicabutnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit menjadi indikasi pemerintah kalah dengan para spekulan. Minyak goreng kemasan sempat mengalami kelangkaan ketika penerapan satu harga, namun langsung menjamur usai aturan tersebut dibatalkan. Legislator Partai NasDem itu menegaskan negara tidak boleh mengabaikan pengawasan. Setiap tahapan distribusi harus diawasi serius, mulai produsen hingga pengecer. "Pengawasan yang lemah akan memicu permainan di lapangan," ungkap dia. Baca: Gobel: Tak Ada Mafia Minyak Goreng, Kelangkaan karena Kebijakan yang Salah Dia menyampaikan pola mempermainkan distribusi untuk mendapatkan keuntungan lebih besar tak berubah. Mafia maupun spekulan selalu memanfaatkan momentum peningkatan permintaan. Jika hal ini dibiarkan, kata dia, masyarakat akan menjadi korban. Dia meminta pemerintah mengendalikan serta menjamin ketersediaan minyak goreng dengan mutu yang baik dan harga terjangkau.  Tugas tersebut termuat dalam Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok. Negara ditugaskan mengontrol penuh distribusi minyak goreng. "Aturan itu mewajibkan pemerintah untuk mengendalikan dan menjamin harga termasuk distribusinya," ucap dia.