PDIP Melunak Menyikapi Kritik RUU HIP

Jakarta: PDIP mulai melunak menyikapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Partai berlambang banteng moncong putih itu akan mengakomodasi kritik dan mengedepankan musyawarah dalam pembahasan. "Terkait dinamika, pro-kontra yang terjadi dengan pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), sikap PDI Perjuangan adalah mendengarkan seluruh aspirasi masyarakat. Musyawarah untuk mufakat adalah praktik demokrasi Pancasila," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu, 14 Juni 2020. Hasto menyampaikan PDI Perjuangan sepakat menghapus Pasal 7 pada RUU HIP. Pasal tersebut mengubah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila berfokus kepada gotong royong "PDI Perjuangan setuju untuk dihapus," ungkap dia. Baca: Perbedaan Pandangan Diharapkan Terakomodasi dalam Pembahasan RUU HIP PDI Perjuangan juga sepakat memasukkan TAP MPR Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketentuan ini merupakan salah satu syarat yang diajukan fraksi-fraksi di DPR dalam pembahasan RUU HIP. "Penambahan ketentuan menimbang guna menegaskan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti marxisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme juga setuju untuk ditambahkan," sebut dia. Hasto mengatakan berbagai pendapat berkaitan dengan RUU HIP menunjukkan kuatnya kesadaran terhadap Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sehingga, pembahasan ini harus belandaskan dialog. “Sebab dialog, musyawarah dan gotong royong adalah bagian dari praktik demokrasi Pancasila," ujar dia.