medcom.id, Jakarta: Indonesia masih menghadapi banyak masalah seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan, korupsi, dan ketidakjujuran. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan, kehidupan bangsa ini bisa kacau.
Hal tersebut dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat audiensi dengan pengurus Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia (Pergubi) di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Zulkifli menyampaikan, MPR dan Pergubi akan menggelar simposium untuk mencari solusi. Ia berharap, kapasitas profesor bisa memberikan masukan-masukan.
"Kenapa korupsi? Pasti terkait sistem demokrasi kita, demokrasi yang mahal. Jadi bicaranya komprehensif, karena mereka kan guru besar," kata Zulkifli Hasan, Kamis 2 November 2017.
Peserta simposium akan mengulas bagaimana masa depan Indonesia pada 2045. Menurut Zulkifli, Presiden Joko Widodo mengatakan tahun ini waktunya mengurangi kesenjangan, namun ketika kunjungan ke daerah ia melihat banyak ketimpangan.
"Bagaimana Indonesia 2045? Apa yang harus dilakukan agar ini tidak terjadi? Negara di Skandinavia itu tidak ada Tipikor, tidak ada Bareskrim, tidak ada KPK, tapi tidak ada maling, aman. Kita harus mulai mikir ke arah sana," ujar dia.
Zulkifli juga menyinggung implementasi Pancasila dan UUD 1945 terutama Pasal 33.
"Kalau bicara Pancasila di mana prakteknya? Pasal 33 sudah tidak ada implementasinya, di mana itu? Saya rekomendasikan diskusi itu mengupas tuntas," tutup Zulkifli.
medcom.id, Jakarta: Indonesia masih menghadapi banyak masalah seperti ketidakadilan, kemiskinan, ketimpangan, korupsi, dan ketidakjujuran. Jika masalah tersebut tidak diselesaikan, kehidupan bangsa ini bisa kacau.
Hal tersebut dikatakan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat audiensi dengan pengurus Persatuan Guru Besar Profesor Indonesia (Pergubi) di ruang kerjanya, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.
Zulkifli menyampaikan, MPR dan Pergubi akan menggelar simposium untuk mencari solusi. Ia berharap, kapasitas profesor bisa memberikan masukan-masukan.
"Kenapa korupsi? Pasti terkait sistem demokrasi kita, demokrasi yang mahal. Jadi bicaranya komprehensif, karena mereka kan guru besar," kata Zulkifli Hasan, Kamis 2 November 2017.
Peserta simposium akan mengulas bagaimana masa depan Indonesia pada 2045. Menurut Zulkifli, Presiden Joko Widodo mengatakan tahun ini waktunya mengurangi kesenjangan, namun ketika kunjungan ke daerah ia melihat banyak ketimpangan.
"Bagaimana Indonesia 2045? Apa yang harus dilakukan agar ini tidak terjadi? Negara di Skandinavia itu tidak ada Tipikor, tidak ada Bareskrim, tidak ada KPK, tapi tidak ada maling, aman. Kita harus mulai mikir ke arah sana," ujar dia.
Zulkifli juga menyinggung implementasi Pancasila dan UUD 1945 terutama Pasal 33.
"Kalau bicara Pancasila di mana prakteknya? Pasal 33 sudah tidak ada implementasinya, di mana itu? Saya rekomendasikan diskusi itu mengupas tuntas," tutup Zulkifli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
