medcom.id, Jakarta: DPR mengusulkan konfrontasi antara Ketua KPK Abraham Samad dan Plt Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Konfrontasi diperlukan agar bisa membuka fakta yang sebenarnya.
Seperti diketahui Hasto membeberkan pertemuan rahasia antara elite Abraham Samad dan elite PDI Perjuangan, termasuk dirinya. Pertemuan tersebut dalam rangka lobi Samad yang ingin menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Tapi Samad membantah.
Menurut Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding, konfrontasi bisa dilakukan di sidang komite etik.
"Kalau itu salah satu alasan membuktikan dugaan keterlibatan, konfrontir itu kan bisa dilakukan," kata Suding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Sudding menjelaskan, bukti-bukti yang diserahkan Hasto kepada KPK bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan kasus ini, setelah ditelaah di lembaga antirasuah itu.
"Kita tunggu KPK, apakah bukti bukti Hasto cukup kuat untuk bentuk Komite etik," tambahnya.
Sudding juga tak sepakat jika dikatakan kasus yang menimpa Samad dan dorongan pembentukan Komite Etik KPK merupakan suatu bentuk kriminalisasi. Menurutnya tak pernah ada niatan dari DPR untuk melemahkan KPK.
"Saya tidak setuju kalau ini dianggap melemahkan atau kriminalisasi. Kalau dianggap pelanggaran hukum, ya saya kira proses hukum yang tentukan itu semua," terangnya.
medcom.id, Jakarta: DPR mengusulkan konfrontasi antara Ketua KPK Abraham Samad dan Plt Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Konfrontasi diperlukan agar bisa membuka fakta yang sebenarnya.
Seperti diketahui Hasto membeberkan pertemuan rahasia antara elite Abraham Samad dan elite PDI Perjuangan, termasuk dirinya. Pertemuan tersebut dalam rangka lobi Samad yang ingin menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Tapi Samad membantah.
Menurut Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Sudding, konfrontasi bisa dilakukan di sidang komite etik.
"Kalau itu salah satu alasan membuktikan dugaan keterlibatan, konfrontir itu kan bisa dilakukan," kata Suding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/2/2015).
Sudding menjelaskan, bukti-bukti yang diserahkan Hasto kepada KPK bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan kasus ini, setelah ditelaah di lembaga antirasuah itu.
"Kita tunggu KPK, apakah bukti bukti Hasto cukup kuat untuk bentuk Komite etik," tambahnya.
Sudding juga tak sepakat jika dikatakan kasus yang menimpa Samad dan dorongan pembentukan Komite Etik KPK merupakan suatu bentuk kriminalisasi. Menurutnya tak pernah ada niatan dari DPR untuk melemahkan KPK.
"Saya tidak setuju kalau ini dianggap melemahkan atau kriminalisasi. Kalau dianggap pelanggaran hukum, ya saya kira proses hukum yang tentukan itu semua," terangnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(KRI)
