medcom.id, Jakarta: Komisi I DPR akan ngebut memproses pencalonan KSAD Gatot Nurmantyo dan Sutiyoso masing-masing sebagai Panglima TNI dan Kepala BIN. Targetnya sebelum Idul Fitri sudah ada hasil akhirnya.
"Jika memang lolos, Indonesia memiliki Panglima TNI dan Kepala BIN yang baru sebelum lebaran," kata anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Politikus PPP ini memastikan tahap uji kelayakan dan kepatutan digelar sebelum masa reses dimulai. Paling lambat pertengahan Juli mendatang.
Namun sebelum tahap uji kepatutan dan kelayakan digelar, akan dilakukan klarifikasi terhadap rekam jejak dua orang calon. Tugas tim kecil ini adalah mengumpulkan data rekam jejak dua calon bersangkutan.
Bagaimana sepak terjangnya sejak taruna militer hingga menempati posisi yang terakhir, adakah kasus pelanggaran HAM yang melibatkannya dan sebagainya. Tak kalah penting seberapa tertib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK dan berapa nilainya.
"Kita klarifikasikan itu semua ke Komnas HAM dan KPK," jelas Syaifullah.
medcom.id, Jakarta: Komisi I DPR akan
ngebut memproses pencalonan KSAD Gatot Nurmantyo dan Sutiyoso masing-masing sebagai Panglima TNI dan Kepala BIN. Targetnya sebelum Idul Fitri sudah ada hasil akhirnya.
"Jika memang lolos, Indonesia memiliki Panglima TNI dan Kepala BIN yang baru sebelum lebaran," kata anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Politikus PPP ini memastikan tahap uji kelayakan dan kepatutan digelar sebelum masa reses dimulai. Paling lambat pertengahan Juli mendatang.
Namun sebelum tahap uji kepatutan dan kelayakan digelar, akan dilakukan klarifikasi terhadap rekam jejak dua orang calon. Tugas tim kecil ini adalah mengumpulkan data rekam jejak dua calon bersangkutan.
Bagaimana sepak terjangnya sejak taruna militer hingga menempati posisi yang terakhir, adakah kasus pelanggaran HAM yang melibatkannya dan sebagainya. Tak kalah penting seberapa tertib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK dan berapa nilainya.
"Kita klarifikasikan itu semua ke Komnas HAM dan KPK," jelas Syaifullah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LHE)
