medcom.id, Jakarta: Kepolisian tengah adu cepat mengusut dugaan kasus dana siluman dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2012-2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 dalam pengadaan Uninterruptible Power Suplly (UPS).
Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, ini bisa menjadi momentum bagi kepolisian untuk mengembalikan citra di mata masyarakat.
"Ini awal yang baik untuk tunjukkan keseriusan polisi ikut memberantas korupsi di indonesia. Lakukan tindakan yang bermanfaat untuk bongkar korupsi kecil maupun yang besar. Tangani korupsi di DKI Jakarta, Polda sudah sesuai dengan harapan masyarakat," katanya melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu (11/3/2015).
"Jangan terpengaruh atau takut dengan kepentingan dan tekanan politik, polisi harus berani tunjukkan fungsinya sebagai penegak hukum," sambung dia.
Bambang menyarankan agar kepolisian juga berkoordinasi dengan KPK, dalam mengusut kasus dana siluman dan UPS tersebut.
"kalau tidak ada titik ketemu dengan KPK, tak perlu berebut. Kalau polisi cukup alat bukti, KPK juga tak perlu bersikeras, begitu pun sebaliknya. Ego ditinggalkan, koordinasi ditingkatkan," tukas Bambang.
Sekadar diketahui, Kasus pengadaan uniterruptible power supply (UPS) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 bergulir cepat di Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, semua lembaga penegak hukum bisa melakukan pengusutan. Kalau KPK lebih cepat ke tahap penyidikan, pihaknya siap menyerahkan kasus tersebut.
"Kami tak segan meminta petunjuk KPK," ujarnya.
medcom.id, Jakarta: Kepolisian tengah adu cepat mengusut dugaan kasus dana siluman dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2012-2014 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015 dalam pengadaan Uninterruptible Power Suplly (UPS).
Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar menilai, ini bisa menjadi momentum bagi kepolisian untuk mengembalikan citra di mata masyarakat.
"Ini awal yang baik untuk tunjukkan keseriusan polisi ikut memberantas korupsi di indonesia. Lakukan tindakan yang bermanfaat untuk bongkar korupsi kecil maupun yang besar. Tangani korupsi di DKI Jakarta, Polda sudah sesuai dengan harapan masyarakat," katanya melalui sambungan telepon di Jakarta, Rabu (11/3/2015).
"Jangan terpengaruh atau takut dengan kepentingan dan tekanan politik, polisi harus berani tunjukkan fungsinya sebagai penegak hukum," sambung dia.
Bambang menyarankan agar kepolisian juga berkoordinasi dengan KPK, dalam mengusut kasus dana siluman dan UPS tersebut.
"kalau tidak ada titik ketemu dengan KPK, tak perlu berebut. Kalau polisi cukup alat bukti, KPK juga tak perlu bersikeras, begitu pun sebaliknya. Ego ditinggalkan, koordinasi ditingkatkan," tukas Bambang.
Sekadar diketahui, Kasus pengadaan uniterruptible power supply (UPS) yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta tahun 2014 bergulir cepat di Polda Metro Jaya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, semua lembaga penegak hukum bisa melakukan pengusutan. Kalau KPK lebih cepat ke tahap penyidikan, pihaknya siap menyerahkan kasus tersebut.
"Kami tak segan meminta petunjuk KPK," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(Des)
