medcom.id, Jakarta: Istilah petugas partai dapat dimaknai secara positif. Hal tersebut apabila petugas partai yang dimaksudkan adalah pentingnya para kader yang menduduki berbagai jabatan publik amanah dan memperjuangkan kepentingan publik.
"Pemaknaan petugas partai akan bernilai positif apabila PDIP mendorong seluruh kadernya yang menjadi pejabat publik selalu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu dan golongan tertentu," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung Firman Manan, di Jakarta, Senin (13/4/2015).
Demikian pula dengan pesan untuk tetap berpegang pada konstitusi dan platform partai yang semestinya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, dan nilai ideologis partai. Terutama yang terkait dengan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian yang secara jelas dan tegas mengamanatkan perjuangan serta keberpihakan pada kepentingan publik.
Apabila amanat konstitusi dan platform partai tersebut ditegaskan melalui pesan untuk memperkuat komitmen memperjuangkan kepentingan publik, tidak ada alasan kader PDIP untuk menolak menjalankan. Hal itulah, lanjut dia, yang justru akan menjadi ujian bagi kader- kader PDIP selama lima tahun ke depan, untuk menjadikan konstitusi dan ideologi partai sebagai landasan dan pedoman untuk berjuang demi kepentingan rakyat.
"Apabila kader partai tidak menjalankan amanat tersebut, bukan hanya citra PDIP yang akan dipertaruhkan, namun yang jauh lebih penting adalah tidak tercapainya cita konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Namun, tambah dia, istilah petugas partai dapat dimaknai secara negatif apabila yang dimaksudkan adalah petugas yang harus mengikuti apa pun kepentingan dari elite partai termasuk yang bertentangan dengan kepentingan
publik.
medcom.id, Jakarta: Istilah petugas partai dapat dimaknai secara positif. Hal tersebut apabila petugas partai yang dimaksudkan adalah pentingnya para kader yang menduduki berbagai jabatan publik amanah dan memperjuangkan kepentingan publik.
"Pemaknaan petugas partai akan bernilai positif apabila PDIP mendorong seluruh kadernya yang menjadi pejabat publik selalu mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan individu dan golongan tertentu," kata Dosen Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung Firman Manan, di Jakarta, Senin (13/4/2015).
Demikian pula dengan pesan untuk tetap berpegang pada konstitusi dan platform partai yang semestinya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi, dan nilai ideologis partai. Terutama yang terkait dengan kedaulatan, kemandirian, dan kepribadian yang secara jelas dan tegas mengamanatkan perjuangan serta keberpihakan pada kepentingan publik.
Apabila amanat konstitusi dan platform partai tersebut ditegaskan melalui pesan untuk memperkuat komitmen memperjuangkan kepentingan publik, tidak ada alasan kader PDIP untuk menolak menjalankan. Hal itulah, lanjut dia, yang justru akan menjadi ujian bagi kader- kader PDIP selama lima tahun ke depan, untuk menjadikan konstitusi dan ideologi partai sebagai landasan dan pedoman untuk berjuang demi kepentingan rakyat.
"Apabila kader partai tidak menjalankan amanat tersebut, bukan hanya citra PDIP yang akan dipertaruhkan, namun yang jauh lebih penting adalah tidak tercapainya cita konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," tuturnya.
Namun, tambah dia, istilah petugas partai dapat dimaknai secara negatif apabila yang dimaksudkan adalah petugas yang harus mengikuti apa pun kepentingan dari elite partai termasuk yang bertentangan dengan kepentingan
publik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
