medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, diminta turun tangan memperbaiki komunikasi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Keduanya sempat sempat berdebat saat pembahasan anggaran di DPR.
"Kemarin Presiden sudah instruksikan agar diatur harmonisasinya, antara Panglima TNI, Menhan, dan Menko Polhukam," kata Kalla di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa 7 Februari 2017.
Kalla tak menjawab rinci pengendalian anggaran TNI. Kata dia, anggaran TNI tetap merujuk kepada aturan yang ada saat ini. Kalla menepis kabar bakal ada pergantian Panglima TNI. Gatot masih jauh dari masa pensiun.
"Kalau penggantiannya saya tidak tahu, batas pensiunnya itu tahun depan, 2018," kata dia.
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo berkeluh kesah saat rapat dengar pendapat bersama Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Februari.
Gatot kecewa kewenangannya dipangkas melalui peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015.
Akibatnya, Gatot tidak bisa mengawasi anggaran di masing-masing TNI, baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
"UU 25 tahun 2004 mengatur alur perencanaan yang visioner dengan mekanisme bottom up dan top secara terpadu. Semua keputusan Menhan yang terakhir sudah benar, tepat, dan sistematis. Tapi begitu muncul Permenhan Nomor 28 Tahun 2015, kewenangan saya tidak ada," kata Gatot.
Mendengar keluhan itu, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon meminta penjelasan Menhan Ryamizard. Namun, Ryamizard meminta agar penjelasan dilakukan secara tertutup tanpa diliput media.
"Bapak pimpinan, saya rasa bicara tertutup saja, tidak enak. Kalau tertutup, bisa buka-bukaan," kata Ryamizard.
medcom.id, Jakarta: Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, diminta turun tangan memperbaiki komunikasi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Keduanya sempat sempat berdebat saat pembahasan anggaran di DPR.
"Kemarin Presiden sudah instruksikan agar diatur harmonisasinya, antara Panglima TNI, Menhan, dan Menko Polhukam," kata Kalla di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Selasa 7 Februari 2017.
Kalla tak menjawab rinci pengendalian anggaran TNI. Kata dia, anggaran TNI tetap merujuk kepada aturan yang ada saat ini. Kalla menepis kabar bakal ada pergantian Panglima TNI. Gatot masih jauh dari masa pensiun.
"Kalau penggantiannya saya tidak tahu, batas pensiunnya itu tahun depan, 2018," kata dia.
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo berkeluh kesah saat rapat dengar pendapat bersama Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu dan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 6 Februari.
Gatot kecewa kewenangannya dipangkas melalui peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015.
Akibatnya, Gatot tidak bisa mengawasi anggaran di masing-masing TNI, baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
"UU 25 tahun 2004 mengatur alur perencanaan yang visioner dengan mekanisme bottom up dan top secara terpadu. Semua keputusan Menhan yang terakhir sudah benar, tepat, dan sistematis. Tapi begitu muncul Permenhan Nomor 28 Tahun 2015, kewenangan saya tidak ada," kata Gatot.
Mendengar keluhan itu, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon meminta penjelasan Menhan Ryamizard. Namun, Ryamizard meminta agar penjelasan dilakukan secara tertutup tanpa diliput media.
"Bapak pimpinan, saya rasa bicara tertutup saja, tidak enak. Kalau tertutup, bisa buka-bukaan," kata Ryamizard.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
