Jakarta: Komisi XI DPR akan fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2020 ketimbang panitia kerja (Panja) Asuransi Jiwasraya. Panja Jiwasraya akan mulai fokus bekerja bila pembahasan postur APBN-P 2020 rampung.
"Panja memang tetap jalan tapi prioritas kita ke APBN dulu," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto kepada Medcom.id, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.
Menurut dia, wabah korona sangat berdampak pada postur anggaran. Virus ini juga berpengaruh terhadap asumsi makro.
"Rupiah melemah, kemudian pendapatan juga pasti berkurang," ungkap dia.
Baca: Panja Komisi VI soal Jiwasraya Dinilai On The Track
Komisi XI bersama pemerintah segera membahas masalah itu. Sebab, pergeseran postur anggaran membutuhkan payung hukum agar bisa berjalan.
"Kita lagi nunggu dari pemerintah apakah akan dilakukan APBN Perubahan atau Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) kita belum tahu," ujar politikus Partai Golkar itu.
Pemerintah tengah meminalisasi perubahan postur anggaran. Hasilnya segera dibahas bersama DPR.
Mekanisme pembahasan akan dilakukan secara virtual. Dito menyebut ketentuan tersebut sudah diatur dalam tata tertib (tatib) DPR.
"Tapi tatibnya sudah boleh kok kita pakai virtual. Enggak masalah," kata dia.
Jakarta: Komisi XI DPR akan fokus pada pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2020 ketimbang panitia kerja (Panja) Asuransi Jiwasraya. Panja Jiwasraya akan mulai fokus bekerja bila pembahasan postur APBN-P 2020 rampung.
"Panja memang tetap jalan tapi prioritas kita ke APBN dulu," kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto kepada
Medcom.id, Jakarta, Senin, 23 Maret 2020.
Menurut dia, wabah korona sangat berdampak pada postur anggaran. Virus ini juga berpengaruh terhadap asumsi makro.
"Rupiah melemah, kemudian pendapatan juga pasti berkurang," ungkap dia.
Baca: Panja Komisi VI soal Jiwasraya Dinilai On The Track
Komisi XI bersama pemerintah segera membahas masalah itu. Sebab, pergeseran postur anggaran membutuhkan payung hukum agar bisa berjalan.
"Kita lagi nunggu dari pemerintah apakah akan dilakukan APBN Perubahan atau Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) kita belum tahu," ujar politikus Partai Golkar itu.
Pemerintah tengah meminalisasi perubahan postur anggaran. Hasilnya segera dibahas bersama DPR.
Mekanisme pembahasan akan dilakukan secara virtual. Dito menyebut ketentuan tersebut sudah diatur dalam tata tertib (tatib) DPR.
"Tapi tatibnya sudah boleh kok kita pakai virtual. Enggak masalah," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
