Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut waktu penyelesaian sengketa Pemilu 2024 diputuskan paling lama 10 hari. Kebijakan ini disebut hasil kesepakatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami pada titik ini telah mencapai kesepakatan dengan KPU, kemudian Bawaslu akan menganjurkan melalui surat edaran kepada teman-teman untuk melakukan proses-proses sepanjang 10 hari," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Bagja, Rabu, 15 Juni 2022.
Bagja menjelaskan waktu 10 hari diputuskan jika perbaikan berkas. Sedangkan, bila tidak ada proses perbaikan berkas, bisa diselesaikan antara empat sampai lima hari.
"Kalau mediasi itu bisa sehari dua hari kalau mencapai kesepakatan," paparnya.
Bagja menganjurkan anggota Bawaslu di daerah agar melakukan proses sengketa pemilu lebih cepat. Namun, harus tetap teliti dan adil.
"Harus tetap memperhitungkan ketelitian, asas-asas peradilan, atau asas-asas peradilan yang cepat, kemudian juga adil, dan akuntabel," ungkap dia.
Baca: Anggota KPU Dilarang Menjadi Penyebab Konflik
Terpisah, Komisioner KPU Idham Holik menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu ada di tangan Bawaslu. Namun, pimpinan KPU dengan Bawaslu berkomunikasi intens secara informal guna membahas waktu sengketa proses pemilu.
"Jadi, kami tidak bisa menilai apakah itu ideal atau tidak. Kami berharap dan saya yakin semua dapat memahami situasi ini," ungkap Idham.
Bawaslu sempat keberatan dengan usulan KPU untuk mengurangi waktu penyelesaian sengketa pemilu menjadi 6 hari kalender. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai usulan tersebut merupakan sesuatu yang tak masuk akal.
"Waktu penyelesaian sengketa hanya dengan 6 hari kalender itu mustahil bisa dilakukan Bawaslu," ucap Lolly beberapa waktu lalu.
Jakarta: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebut waktu penyelesaian sengketa
Pemilu 2024 diputuskan paling lama 10 hari. Kebijakan ini disebut hasil kesepakatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami pada titik ini telah mencapai kesepakatan dengan KPU, kemudian Bawaslu akan menganjurkan melalui surat edaran kepada teman-teman untuk melakukan proses-proses sepanjang 10 hari," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Bagja, Rabu, 15 Juni 2022.
Bagja menjelaskan waktu 10 hari diputuskan jika perbaikan berkas. Sedangkan, bila tidak ada proses perbaikan berkas, bisa diselesaikan antara empat sampai lima hari.
"Kalau mediasi itu bisa sehari dua hari kalau mencapai kesepakatan," paparnya.
Bagja menganjurkan anggota
Bawaslu di daerah agar melakukan proses sengketa pemilu lebih cepat. Namun, harus tetap teliti dan adil.
"Harus tetap memperhitungkan ketelitian, asas-asas peradilan, atau asas-asas peradilan yang cepat, kemudian juga adil, dan akuntabel," ungkap dia.
Baca:
Anggota KPU Dilarang Menjadi Penyebab Konflik
Terpisah, Komisioner KPU Idham Holik menyatakan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu ada di tangan Bawaslu. Namun, pimpinan
KPU dengan Bawaslu berkomunikasi intens secara informal guna membahas waktu sengketa proses pemilu.
"Jadi, kami tidak bisa menilai apakah itu ideal atau tidak. Kami berharap dan saya yakin semua dapat memahami situasi ini," ungkap Idham.
Bawaslu sempat keberatan dengan usulan KPU untuk mengurangi waktu penyelesaian sengketa pemilu menjadi 6 hari kalender. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menilai usulan tersebut merupakan sesuatu yang tak masuk akal.
"Waktu penyelesaian sengketa hanya dengan 6 hari kalender itu mustahil bisa dilakukan Bawaslu," ucap Lolly beberapa waktu lalu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AGA)
