medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (Oso) mendukung wilayah Papua Barat Daya menjadi provinsi baru. Supaya pembangunan di Papua bisa berjalan cepat dan merata. Sebab, wilayah Papua sangat besar.
Menurut Oso, pemekaran diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Tapi ini sedang dipelajari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Oesman setelah menerima kunjungan perwakilan masyarakat Papua di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2015).
Oesman menyampaikan kepada perwakilan tersebut, masyarakat Papua Barat Daya juga harus membuka diri. Mengingat besarnya wilayah Papua Barat Daya tentu membutuhkan Manusia yang banyak. Supaya, tujuan awal dari pemekaran dapat tercapai.
"Kalau dimekarkan tidak ada orangnya (penduduknuya) juga percuma," tuturnya.
Mendengar nasihat tersebut, kata Oesman, perwakilan masyarakat Papua menyatakan siap. Mereka mau membuktikan kesiapan mereka supaya daerahnya bisa dimekarkan.
"Jangan nanti justru membebani negara dengan biaya-biaya pemekaran itu," pungkas Oesman.
medcom.id, Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang (Oso) mendukung wilayah Papua Barat Daya menjadi provinsi baru. Supaya pembangunan di Papua bisa berjalan cepat dan merata. Sebab, wilayah Papua sangat besar.
Menurut Oso, pemekaran diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
"Tapi ini sedang dipelajari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Oesman setelah menerima kunjungan perwakilan masyarakat Papua di ruang kerjanya, Komplek Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2015).
Oesman menyampaikan kepada perwakilan tersebut, masyarakat Papua Barat Daya juga harus membuka diri. Mengingat besarnya wilayah Papua Barat Daya tentu membutuhkan Manusia yang banyak. Supaya, tujuan awal dari pemekaran dapat tercapai.
"Kalau dimekarkan tidak ada orangnya (penduduknuya) juga percuma," tuturnya.
Mendengar nasihat tersebut, kata Oesman, perwakilan masyarakat Papua menyatakan siap. Mereka mau membuktikan kesiapan mereka supaya daerahnya bisa dimekarkan.
"Jangan nanti justru membebani negara dengan biaya-biaya pemekaran itu," pungkas Oesman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TII)
