Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta tak mempermasalahkan kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol). Dana parpol di DKI naik dari Rp13,8 miliar menjadi Rp27 miliar pada 2020.
"Bagi kami yang paling penting itu pertanggungjawabannya. Kan kenaikan ini diatur secara nasional," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Menurut dia, kenaikan dana bantuan dapat mencegah korupsi. Parpol juga tak lagi menarik iuran dari anggota Dewan.
"Jadi, itu tujuannya agar tidak ada jeratan, agar partai politik tidak mengikat anggota Dewan. Menurut saya yang lebih diprioritaskan terkait ini adalah dampaknya, yaitu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan," ujar dia.
Dana bantuan keuangan untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta naik. Kenaikan itu terjadi akibat usulan harga per satu suara.
Komisi A DPRD DKI mengusulkan kenaikan dari Rp2.600 menjadi Rp5.000 per suara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.
Kenaikan anggaran dana parpol berdampak pada kenaikan anggaran secara keseluruhan di Komisi A. Awalnya. anggaran usulan untuk kebutuhan Komisi A sebesar Rp10,405 triliun.
"Semula yang kita usulkan dari Rp10,405 triliun menjadi sekitar Rp10,419 triliun setelah pembahasan ini dan kami bawa ke rapat besar ini," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Kenaikan dana parpol tidak bertentangan dengan Pemerintah (PP) Nomor1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Aturan tersebut tak menutup kemungkinan dana bantuan parpol naik 100 persen.
Jakarta: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta tak mempermasalahkan kenaikan dana bantuan untuk partai politik (parpol). Dana parpol di DKI naik dari Rp13,8 miliar menjadi Rp27 miliar pada 2020.
"Bagi kami yang paling penting itu pertanggungjawabannya. Kan kenaikan ini diatur secara nasional," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad saat dihubungi, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Menurut dia, kenaikan dana bantuan dapat mencegah korupsi. Parpol juga tak lagi menarik iuran dari anggota Dewan.
"Jadi, itu tujuannya agar tidak ada jeratan, agar partai politik tidak mengikat anggota Dewan. Menurut saya yang lebih diprioritaskan terkait ini adalah dampaknya, yaitu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan," ujar dia.
Dana bantuan keuangan untuk parpol yang mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta naik. Kenaikan itu terjadi akibat usulan harga per satu suara.
Komisi A DPRD DKI mengusulkan kenaikan dari Rp2.600 menjadi Rp5.000 per suara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2020.
Kenaikan anggaran dana parpol berdampak pada kenaikan anggaran secara keseluruhan di Komisi A. Awalnya. anggaran usulan untuk kebutuhan Komisi A sebesar Rp10,405 triliun.
"Semula yang kita usulkan dari Rp10,405 triliun menjadi sekitar Rp10,419 triliun setelah pembahasan ini dan kami bawa ke rapat besar ini," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
Kenaikan dana parpol tidak bertentangan dengan Pemerintah (PP) Nomor1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Aturan tersebut tak menutup kemungkinan dana bantuan parpol naik 100 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(AZF)
