medcom.id, Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) merekomendasikan agar jumlah lembaga yang ada di pemerintahan mendatang disusutkan menjadi 25 kementerian saja. Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar mengungkapkan, pemerintah ke depan bisa meleburkan sejumlah kementerian yang fungsinya tidak berbeda jauh saat ini.
"Bisa dirampingkan hingga 25 kementerian saja. Tapi semua tergantung presiden mendatang," katanya usai menghadiri Peringatan HUT ke-69 di Istana Merdeka, Ahad (17/8/2014).
Namun, dia menjelaskan, rekomendasi itu tidak meminta untuk menghapus fungsi yang selama ini dijalankan kementerian tersebut. "Hasil kajian kita hanya berbicara tentang perampingan birokrasinya saja tanpa menghapus fungsi. Sebab mungkin saja fungsi tersebut sebenarnya bisa dilakukan pemerintah daerah," paparnya.
Kendati demikian, Azwar belum mengungkapkan kementerian mana saja yang perlu dilebur lembaganya dan disatukan dengan kementerian lain. "Jangan sekarang lah. Soalnya ada implikasi politiknya. Tunggu pertemuan dengan Presiden terpilih dulu," ujarnya.
Azwar menyebutkan, pihaknya juga tidak sepakat apabila jumlah kementrian kemudian dirampingkan hanya menjadi 20 saja. "Sebab harus diakui, masalah yang ditangani suatu lebih dari 40 sektor. Tapi kalau terlalu sedikit jumlah kementerian juga tidak baik," ujarnya.
Selain merampingkan kabinet, pihaknya juga menyarankan agar sejumlah lembaga negara setingkat menteri juga dihapus nomenklaturnya. "Sebab ternyata kinerja lembaga ini tidak efektif dan tumpang tindih," pungkasnya.
medcom.id, Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) merekomendasikan agar jumlah lembaga yang ada di pemerintahan mendatang disusutkan menjadi 25 kementerian saja. Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar mengungkapkan, pemerintah ke depan bisa meleburkan sejumlah kementerian yang fungsinya tidak berbeda jauh saat ini.
"Bisa dirampingkan hingga 25 kementerian saja. Tapi semua tergantung presiden mendatang," katanya usai menghadiri Peringatan HUT ke-69 di Istana Merdeka, Ahad (17/8/2014).
Namun, dia menjelaskan, rekomendasi itu tidak meminta untuk menghapus fungsi yang selama ini dijalankan kementerian tersebut. "Hasil kajian kita hanya berbicara tentang perampingan birokrasinya saja tanpa menghapus fungsi. Sebab mungkin saja fungsi tersebut sebenarnya bisa dilakukan pemerintah daerah," paparnya.
Kendati demikian, Azwar belum mengungkapkan kementerian mana saja yang perlu dilebur lembaganya dan disatukan dengan kementerian lain. "Jangan sekarang lah. Soalnya ada implikasi politiknya. Tunggu pertemuan dengan Presiden terpilih dulu," ujarnya.
Azwar menyebutkan, pihaknya juga tidak sepakat apabila jumlah kementrian kemudian dirampingkan hanya menjadi 20 saja. "Sebab harus diakui, masalah yang ditangani suatu lebih dari 40 sektor. Tapi kalau terlalu sedikit jumlah kementerian juga tidak baik," ujarnya.
Selain merampingkan kabinet, pihaknya juga menyarankan agar sejumlah lembaga negara setingkat menteri juga dihapus nomenklaturnya. "Sebab ternyata kinerja lembaga ini tidak efektif dan tumpang tindih," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(JCO)
